Dejurnal.com, Bandung – Dipangkasnya transfer ke daerah (TKD) dari pusat, termasuk ke Kabupaten Bandung berimbas kepada pagu indikatif Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027.
Seperti halnya, ajuan masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Dayeuhkolot 300 lebih dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Menuru legislator Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung,
H. Tedi Supriadi, S.Pd.I ada kejomplangan dengan pagu indikatif kabupaten Rp2,8 miliar, sekitar Rp12, miliar lebih kalau mengacu usulan yang masuk ke tim Musrenbang Kecamatan Dayeuhkolot.
Menyikapi hal tersebut, sebagai anggota DPRD, kata Tedi, yang pertama menjelaskan bahwasanya Kabupaten Bandung itu mendapat pengurangan TKD dari pusat sekitar kurang lebih Rp1 triliun, sehingga berimbah kepada pagu anggaran indikatif di setiap kecamatan.
“Kedua, sesuai dengan Pelpres Nomor 1 kaitan dengan efisiensi anggaran langkah sebagai dewan mendorong upaya menutupi kejomplangan itu dengan antara lain mencoba mengintervensi walaupun dari sisi anggaran terbatas, tapi seluruh anggota dewan di Dapil 2 siap membantu tiap-tiap kecamatan dan desa mengurangi kejomplangan itu,” kata Tedi Supriadi, Kamis 12 Februari 2026.
Anggota dewan juga menghimbau tiap kecamatan dan desa jangan terpaku terhadap pagu anggaran indikatif itu, karena pada dasarnya anggaran itu bisa datang dari provinsi maupun pusat.
” Apalagi khusus Kecamatan Dayeuhkolot sekiranya program-program skala besar itu langsung bersentuhan dengan pusat,
contoh penanaganan banjir, jalan infeksi dan lain sebagainya bersentihan langsung dengan pusat.
Tentu DPRD Kabupaten Bandung menginginkan peranan yang lebih maksimal dari pusat,” katanya.
Mantan Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot ini menyebut Dewan pun mendorong ada penggalangan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mengingat Dayeuhkolot itu kecamatan pusat titik banjir di Kabupaten Bandung.
CSR itu bisa diserap kecamatan, desa untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. “Contoh bagaimana pemananganan yang sedang merebak pengurangan BPJS yang berbasis Penerima Bantuan Iuran (PBI), minimal bisa dicover dari dana CSR,” kata mantan Kepala Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot ini.
Ada 4 skala prioritas yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan Dayeuhkolot yang digelar pada tanggal 10 Februari lalu. Ke 4 skal prioritas tersebut yakni penanganan banijr, lingkungan, sampah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Saya anggota Komisi D, yang berangkat dari Dapil 2: Kecamatan Dayeuhkolot, Katapang, Margahayu, dan Margaasih. Khusus untuk Dayeuhkolot menyikapi dua masalah tambahan dari 4 prioritas tadi,” imbuhnya.
Yedi menyebut dua tambahan yang ia maksud, yakni yang pertama kaitan dengan pendidikan SMP yang merupakan kewenangan dari kabupaten. Ia meminta pemerintah segera merealisasikan bangunan SMPN 3 Dayeuhkolot yang saat ini konon lahannya dalam tahap nyelesaian.
“Saya khawatir ini berimbas kepada kualitas pendidikan di SMPN 2 Dayeuhkolot karena fasilitasnya terganggu oleh keberadaan SMPN 3 Dayeuhkolot yang masih menumpang di SMPN 2 tadi. Ditambah lagi SMPN 1 Dayeuhkolot juga ditumpangi oleh SMPN Bojongsoang sehingga dikhawatirkan menggangu kualitas pendidikan,” ujar Ted yang juga pernah mengajar di beberapa sekolah.
Tambahan yang kedua, kata Tedi isu dari Sapras Kesehatan. “Mohon diperhatikan keberadaan Puskesmas Cangkuang saat ini yang menggunakan tanah carik desa dan Puskesmas Dayeuhkolot sudah tidak layak pakai karena sering terkena banjir tinggi,” kata Tedi Supriadi.***Sopandi
