Dejurnal.com, Garut – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut.
Hal tersebut disampaikan Ketua BEM PTNU Kabupaten Garut, Maulana, saat diwawancarai awak media usai mengikuti audiensi bersama anggota DPRD Kabupaten Garut,Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dan Dinas Perumahan dan permukiman (Disperkim) di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Garut, Jumat (19/6/2026).
Menurut Maulana, hasil audiensi tersebut belum sepenuhnya memuaskan pihaknya. Meskipun demikian, ia mengapresiasi adanya itikad baik dari pihak-pihak terkait yang menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Jelas kami belum merasa puas. Namun setidaknya dalam audiensi tadi sudah ada itikad baik dari pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang kami angkat. Itu menjadi langkah awal yang baik, tetapi tentu saja kami tidak akan berhenti sampai di sini,” ujar Maulana.
Ia menegaskan bahwa BEM PTNU Garut akan terus mengawal seluruh isu yang telah disampaikan dalam aksi maupun audiensi agar tidak berhenti hanya sebatas wacana atau janji semata. Menurutnya, berbagai persoalan yang diangkat harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami akan terus mengawal isu-isu ini sampai benar-benar terealisasi. Harapan kami bukan hanya sekadar menerima jawaban dalam forum audiensi, tetapi ada tindak lanjut yang jelas dan terukur dari pemerintah daerah maupun dinas terkait,” katanya.
Maulana juga menyoroti masih adanya sejumlah program yang dinilai belum mendapatkan pengawalan dan implementasi yang maksimal. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan mahasiswa terkait efektivitas pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Kami melihat masih ada beberapa program yang belum dikawal secara optimal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Harus ada keseriusan dan komitmen bersama agar program-program yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, salah satu isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah persoalan pemberdayaan perempuan yang berada di bawah kewenangan DPPKBPPPA. Maulana menjelaskan bahwa pihaknya sengaja memprioritaskan isu tersebut karena dinilai sebagai salah satu persoalan yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, BEM PTNU memilih untuk fokus mengawal isu tersebut terlebih dahulu agar langkah advokasi yang dilakukan lebih konkret dan terarah.
“Kalau berbicara persoalan di DPPKBPPPA, yang paling krusial saat ini adalah pemberdayaan perempuan. Sebenarnya masih banyak isu lain yang penting, tetapi kami memilih untuk fokus satu per satu agar gerakan yang kami lakukan lebih konkret dan hasilnya lebih maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa fokus terhadap satu isu bukan berarti mengabaikan persoalan lainnya. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar setiap persoalan dapat dikaji secara mendalam dan diperjuangkan hingga menghasilkan solusi yang nyata.
Selain isu pemberdayaan perempuan, BEM PTNU Garut juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Garut.
Dalam audiensi tersebut, kata Maulana, pihak DLH secara terbuka mengakui bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Garut saat ini masih belum kondusif dan membutuhkan berbagai perbaikan mendasar.
“DLH sendiri mengakui bahwa persoalan sampah di Kabupaten Garut memang belum kondusif. Mereka juga mengakui masih ada berbagai permasalahan yang harus dibenahi dan memerlukan langkah revitalisasi agar sistem pengelolaan sampah bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut, menurut Maulana, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari adanya persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, ia berharap DLH dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang selama ini dijalankan.
“Kami berharap ada evaluasi yang serius dari DLH. Tadi mereka sudah mengakui adanya berbagai kekurangan dan menyatakan siap melakukan perbaikan. Tentu hal itu harus dibuktikan melalui langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
BEM PTNU Garut juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap setiap proses perbaikan yang dijanjikan oleh pemerintah daerah. Menurut Maulana, fungsi kontrol dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Maulana turut menyoroti capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Garut yang menurut penilaiannya masih belum memenuhi target yang diharapkan.
“Berkaitan dengan capaian indikator makro yang tadi disampaikan dalam audiensi, menurut saya pencapaian tersebut masih belum optimal dan memang belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih serius agar pembangunan di Kabupaten Garut benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, BEM PTNU Kabupaten Garut menegaskan akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik, mengawasi jalannya program pemerintah, serta memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pembangunan daerah.***Willy
