Dejurnal.com, TASIKMALAYA. Kebijakan operasional Program Mak Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 68 pengelola dapur MBG dari wilayah Priangan Timur berkumpul di salah satu kafe dan restoran di Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan program tersebut.
Pertemuan itu mengemukakan satu tuntutan utama: Badan Gizi Nasional (BGN) diminta membuka ruang dialog dengan mitra sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan.
Persoalan yang mencuat bukan hanya menyangkut perubahan surat keputusan (SK), tetapi juga pemangkasan insentif kader, pembebanan biaya kendaraan operasional, hingga pembayaran yang belum diterima sejumlah mitra.
Para mitra menegaskan, keberatan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Mereka tetap mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun, dukungan itu perlu diimbangi dengan kebijakan yang memberikan kepastian dan memperhitungkan beban kerja serta biaya riil penyelenggaraan dapur.
PIC Dapur MBG asal Pangandaran, Ucu Supriatna, mengatakan mitra pada prinsipnya memahami pentingnya efisiensi dan transparansi anggaran.
Meski demikian, penerapan kebijakan operasional perlu memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.
Menurutnya, biaya operasional dapur di setiap wilayah tidak selalu sama. Faktor geografis, jarak distribusi, ketersediaan bahan baku, hingga kebutuhan tenaga kerja menjadi variabel yang harus diperhitungkan.
“Kami berharap BGN bisa mempertimbangkan. Setiap daerah punya tantangan biaya yang berbeda. Jika operasional ditekan terlalu ketat tanpa melihat realitas, yang dikorbankan adalah mutu layanan,” tegas Ucu.
Ia berharap BGN melakukan evaluasi bersama para mitra, terutama terkait skema insentif, alokasi biaya operasional Rp3.000, serta pembagian kewajiban antara pemerintah dan pengelola dapur.
Ucu menilai, kebijakan efisiensi tetap perlu dijalankan, tetapi jangan sampai membuat mitra menanggung beban yang tidak sebanding dengan dukungan operasional yang diterima.
Perubahan SK Picu Ketidakpastian Mitra
Persoalan regulasi menjadi salah satu kritik paling menonjol dalam pertemuan tersebut. PIC SPPG Panyingkiran 1 Ciamis, Robi Tamsil, menyoroti perubahan surat keputusan yang menurutnya berlangsung dalam waktu relatif berdekatan dan berdampak langsung terhadap pengelolaan dapur.
Ia menyebut, perubahan dari SK 63539 menjadi SK 6355-1 menimbulkan keberatan di kalangan mitra.
Pasalnya, ketentuan yang sebelumnya sudah dipersoalkan justru mengalami perubahan kembali dengan sejumlah konsekuensi yang dinilai semakin memberatkan.
“Ini menciptakan ketidakpastian dan memukul kemitraan di lapangan,” ujar Robi.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah perubahan skema insentif kader, khususnya dalam pelayanan kelompok 3B.
Robi merujuk pada Juknis 401.1 yang mengatur insentif sebesar Rp1.000 per ompreng. Namun, dalam ketentuan SK 6355-1, skema tersebut disebut berubah berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Untuk dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah 500 orang, insentif yang ditetapkan hanya Rp250.000.
Perubahan tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kader yang tetap harus menjalankan tugas setiap hari, mulai dari menyiapkan kebutuhan pelayanan, mengelola bahan baku, hingga memastikan proses penyajian makanan berjalan sesuai ketentuan.
“Relawan masuk setiap hari, bergelut dengan menu dan bahan baku, tapi insentifnya dipangkas. Itu polemik,” kata Robi.
Bagi mitra, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran insentif. Lebih dari itu, ada keberlanjutan kerja para kader yang perlu menjadi perhatian karena mereka merupakan bagian penting dari pelaksanaan program di tingkat dapur.
Biaya Kendaraan Dibebankan ke Mitra, Pembayaran Belum Tuntas
Selain insentif kader, pembiayaan kendaraan operasional juga menjadi persoalan yang disampaikan para mitra.
Robi menjelaskan, sebelumnya kebutuhan kendaraan operasional masuk dalam komponen biaya operasional Rp3.000.
Tapi dalam ketentuan terbaru, pembiayaan tersebut tidak lagi ditanggung melalui komponen yang sama sehingga beban penyediaannya dinilai beralih kepada mitra.
Kondisi itu semakin berat karena sejumlah mitra disebut masih menghadapi persoalan pembayaran yang belum terselesaikan.
“Masih mending kalau sudah pembayaran. Hari ini banyak mitra yang belum pembayaran, bulan Oktober belum kebayar, menggantung. Itu jadi polemik,” ungkapnya.
Menurut Robi, ketidakjelasan pembayaran membuat mitra kesulitan menjaga keberlangsungan operasional. Di satu sisi, dapur harus tetap menjalankan pelayanan dan memenuhi kebutuhan distribusi makanan. Di sisi lain, terdapat kewajiban biaya yang harus dipenuhi secara rutin.
Karena itu, ia meminta persoalan pembayaran menjadi bagian dari evaluasi BGN, bukan hanya berfokus pada perubahan komponen anggaran.
Robi juga mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi, terutama ketika kebijakan yang berlaku untuk periode sebelumnya dan berikutnya dinilai tidak mengalami perubahan sebagaimana yang diharapkan mitra.
Baginya, setiap perubahan aturan semestinya dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaksanaan program. Dengan begitu, mitra memiliki waktu dan kepastian untuk menyesuaikan pengelolaan dapur.
Mitra Minta Dialog, Bukan Sekadar Perubahan Aturan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pelaksanaan asistensi dan evaluasi terhadap dapur MBG. Mitra menginginkan proses tersebut berjalan dengan standar yang jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda di lapangan.
Robi menilai, kepastian regulasi menjadi kebutuhan mendasar agar pengelola dapur dapat menjalankan tugas sesuai standar tanpa terus dibayangi perubahan ketentuan.
Ia berharap BGN tidak hanya melihat persoalan dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga mendengarkan pengalaman para mitra yang berhadapan langsung dengan dinamika operasional setiap hari.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan di tingkat pusat. Pelaksanaan di daerah membutuhkan koordinasi, kepastian pembiayaan, serta hubungan kemitraan yang sehat.
“Program MBG adalah program negara untuk masa depan anak bangsa. Keberhasilannya hanya bisa dicapai jika pemerintah dan mitra berjalan beriringan, saling mendukung dan menguatkan,” pungkas Robi.
Pertemuan 68 dapur MBG Priangan Timur tersebut menjadi ruang bagi mitra untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Mereka berharap aspirasi itu mendapat perhatian BGN dan ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Sebab, di balik keberlangsungan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah, terdapat dapur, tenaga kerja, relawan, serta mitra yang setiap hari memastikan makanan dapat disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat. (Nay Sunarti)
