Dejurnal.com, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui sinergi seluruh pilar sosial. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pilar-Pilar Sosial yang digelar di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM, beserta jajaran Dinas Sosial dan para pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Usai kegiatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun sebagai sarana menyamakan langkah seluruh pilar sosial dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tema rapat kali ini difokuskan pada optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Garut yang menjadi prioritas Bupati Garut.
“Rapat koordinasi ini memang rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun kali ini kami mengambil tema tentang keterlibatan seluruh pilar sosial dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan program prioritas Bapak Bupati,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema tersebut dipilih setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi terhadap data kemiskinan ekstrem yang sebelumnya menunjukkan angka cukup tinggi.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan secara mendalam oleh Bupati Garut selama hampir tiga bulan, ditemukan fakta bahwa masih terdapat sekitar 35 ribu masyarakat yang belum menerima bantuan sosial apa pun, meskipun mereka masuk dalam kategori yang membutuhkan.
“Pak Bupati melihat sendiri data tersebut selama hampir dua sampai tiga bulan. Ternyata memang benar masih ada sekitar 35 ribu masyarakat yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Padahal bantuan dari berbagai program sudah banyak, tetapi masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat,” jelas Marlinda.
Ia menambahkan, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah belum dapat mengakomodasi seluruh masyarakat tersebut. Pada tahap awal, pemerintah hanya mampu mengintervensi sekitar seribu penerima bantuan baru.
Meski demikian, menurutnya langkah tersebut sudah menjadi upaya luar biasa mengingat kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami penurunan.
“Transfer ke daerah juga berkurang, sehingga kemampuan anggaran kita terbatas. Namun Bapak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati tetap berupaya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan secara bertahap,” katanya.
Lebih jauh Marlinda menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial semata. Pemerintah ingin masyarakat mampu mandiri sehingga secara bertahap keluar dari garis kemiskinan.
Ia mengatakan, Bupati Garut berulang kali mengingatkan agar seluruh pilar sosial tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
“Pesan Bapak Bupati sangat jelas, masyarakat jangan terus bergantung pada bantuan. Harus didorong supaya bisa berdikari, sehingga secara bertahap naik dari desil satu ke desil dua, kemudian ke desil tiga. Memang prosesnya tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan kerja sama seluruh pilar sosial kami optimistis bisa dilakukan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marlinda juga menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait klasifikasi desil yang menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan sosial.
Menurutnya, para pilar sosial memiliki peran strategis untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan apabila ditemukan masyarakat yang secara administrasi berada pada desil enam atau tujuh, namun kondisi riilnya menunjukkan bahwa mereka layak menerima bantuan.
“Kalau memang setelah dicek di lapangan ternyata kondisinya sesuai kriteria desil satu sampai lima, tentu akan kita usulkan agar memperoleh bantuan. Tetapi kalau memang benar berada di desil enam atau tujuh sesuai fakta di lapangan, tentu harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu peran pilar sosial sangat penting dalam memastikan data benar-benar sesuai kondisi masyarakat,” katanya.
Selain membahas pengentasan kemiskinan, rapat koordinasi juga menyinggung perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Garut.
Marlinda mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
Ia menjelaskan, pada pekan lalu dirinya mendapat tugas langsung dari Bupati Garut untuk melakukan koordinasi ke Jakarta terkait perkembangan program tersebut.
Menurut hasil koordinasi, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan proses pembangunan masih tertunda, salah satunya terkait penyesuaian anggaran pembangunan yang kini diproyeksikan jauh lebih besar.
Awalnya, pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Namun dengan adanya peningkatan kapasitas menjadi sekitar 2.000 siswa, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat hingga mendekati Rp400 miliar.
“Kalau nanti dibangun untuk kapasitas dua ribu siswa, tentu anggarannya jauh lebih besar. Ini menjadi investasi besar dari pemerintah pusat bagi Kabupaten Garut. Karena itu kami berharap program ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bupati Garut telah menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama Dinas Perumahan dan Permukiman untuk terus mempercepat proses administrasi, termasuk mencari lokasi yang memenuhi persyaratan pembangunan.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah persoalan perizinan lahan di wilayah Cikelet yang diperkirakan membutuhkan waktu cukup panjang.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Garut membuka peluang apabila terdapat lahan alternatif yang memenuhi syarat.
“Kami berharap masyarakat juga ikut membantu. Kalau ada lahan sekitar delapan hektare yang memenuhi persyaratan, silakan informasikan kepada Pak Sekda. Nantinya akan ditinjau langsung. Sekolah Rakyat ini akan menjadi fasilitas pendidikan yang sangat besar, lengkap dengan asrama, lapangan olahraga berstandar internasional, gedung bertingkat, dan mampu menampung sekitar dua ribu siswa,” jelasnya.
Marlinda berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut dapat segera dimulai dan menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui sinergi pemerintah daerah, pilar sosial, dan dukungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut optimistis berbagai program strategis tersebut dapat berjalan secara bertahap demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.***Willy
