Pemkab Garut Dorong Gapensi Perkuat Kemitraan dan Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., mengatakan, Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Aris Munandar menyampaikan,” Ucapan selamat kepada seluruh anggota Gapensi yang tengah melaksanakan musyawarah organisasi,” ujarnya.

Ia berharap musyawarah tersebut dapat menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa organisasi menjadi lebih baik serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Garut.

Menurutnya, Gapensi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Karena itu, kepengurusan yang baru diharapkan mampu membangun koordinasi yang lebih kuat, baik di internal organisasi maupun dengan pemerintah daerah.

“Pertama, saya mengucapkan selamat bermusyawarah kepada teman-teman Gapensi. Mudah-mudahan melalui musyawarah ini dapat terbentuk kepengurusan yang baru dan lebih baik, sehingga ke depan Gapensi bisa semakin berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Garut,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa konstruksi sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan harapan Bupati Garut agar berbagai pekerjaan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara lebih layak, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga harus memperhatikan mutu konstruksi, ketahanan bangunan, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” tutur Aris Munandar.

Ia menilai, Gapensi selama ini telah menunjukkan peran yang baik. Meski demikian, peningkatan kualitas organisasi dan kerja sama antar anggotanya tetap perlu dilakukan agar para pelaku jasa konstruksi dapat menjadi mitra strategis pemerintah yang semakin profesional.

“Sebetulnya Gapensi sudah baik. Namun, tentu ke depan perlu ditingkatkan lagi, terutama kerja sama di antara para anggotanya. Harapannya, Gapensi bisa menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik,” katanya.

Kualitas Infrastruktur Menjadi Perhatian

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Garut berharap pelaksanaan pembangunan ke depan dapat semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, perencanaan anggaran juga perlu diarahkan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya menjadi perhatian, sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur.

“Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan program yang perlu didahulukan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Gapensi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan profesionalisme, kualitas pekerjaan, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah. Sinergi tersebut menjadi penting agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Pembangunan Jalan Garut–Sucinaraja–Wanaraja (GSW) Terkendala Anggaran

Selain membahas peningkatan kualitas infrastruktur secara umum, persoalan pembangunan jalan juga menjadi perhatian, termasuk rencana pembangunan Jalan GSW untuk mengurangi kemacetan di Jl. Ahmad Yani yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.

Terkait belum berlanjutnya pembangunan tersebut, ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari peluang agar program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan.

Menurutnya, rencana pembangunan jalan tersebut sudah memiliki tahapan perencanaan sejak awal. Karena itu, keberlanjutan program perlu menjadi perhatian agar upaya yang telah dilakukan sebelumnya tidak berhenti begitu saja.

“Kendalanya memang pada anggaran. Namun, ini menjadi perhatian kami untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh Bupati sebelumnya. Perencanaannya sudah ada sejak awal, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa dianggarkan kembali agar pembangunannya dapat dituntaskan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, saat ini pemerintah provinsi disebut tengah memprioritaskan penanganan jalan yang menjadi kewenangannya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten perlu menyesuaikan perencanaan dengan kemampuan anggaran daerah, sembari membuka peluang koordinasi dan dukungan dari pemerintah provinsi pada masa mendatang.

“Pemerintah Kabupaten Garut berharap dukungan tersebut dapat kembali terjalin sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, dapat dilanjutkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pembebasan Lahan Menjadi Pertimbangan untuk Melanjutkan Program

Mengenai kepastian realisasi pembangunan Jalan GSW, ia menyampaikan bahwa program tersebut pada prinsipnya telah melalui tahapan pembebasan lahan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memandang keberlanjutan pembangunan perlu terus diupayakan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Ia menegaskan, apabila anggaran memungkinkan, pemerintah daerah akan mendorong agar program tersebut dapat kembali dilanjutkan hingga selesai.

Menurutnya, pembebasan lahan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya merupakan bagian dari proses panjang pembangunan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan langkah selanjutnya. Apabila pembangunan tidak dilanjutkan, manfaat dari tahapan yang sudah dikerjakan sebelumnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Pada prinsipnya, anggaran untuk pembebasan lahan sudah masuk dalam tahapan yang dilakukan sebelumnya. Kalau nanti tersedia anggaran, tentu akan kami dorong agar program ini bisa dituntaskan. Sebab, kalau tidak dilanjutkan, tentu akan sangat disayangkan karena pembebasan lahan sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,” jelasnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pelaku usaha jasa konstruksi, untuk mencari solusi atas keterbatasan anggaran yang menjadi kendala pembangunan.

“Melalui perencanaan yang matang, penganggaran sesuai prioritas, serta kemitraan yang kuat dengan Gapensi, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkas Aris Munandar.***Deri Acong/WillyEsha