Dejurnal.com, Purwakarta — Senin, 16 November 2026, Polemik proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan PAUD Tahun 2026 untuk KB Al-Rasyid di Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Usai awak media melakukan kontrol sosial dan pemantauan langsung di lokasi proyek bersumber dana APBN sebesar Rp356.838.000 tersebut, pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kepala Sekolah justru bertolak belakang dengan fakta kasat mata di lapangan.
Dalam pantauan awak media sebelumnya, proyek rehabilitasi tersebut tampak dikerjakan secara serampangan tanpa mematuhi standar dasar operasional. Para pekerja bangunan terlihat jelas tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sama sekali, seperti helm keselamatan (safety helmet) maupun rompi pengaman, padahal mereka tengah bergelut dengan risiko tinggi pekerjaan struktur bangunan.
Namun, saat dikonfirmasi oleh awak media, keterangan yang diberikan oleh Kepala Sekolah justru kontradiktif dan terkesan menepis kondisi riil yang terjadi di lokasi proyek.
Perbedaan antara klaim pihak sekolah dan temuan investigasi ini memicu dugaan kuat adanya upaya menutup-nutupi lemahnya pengawasan internal serta pengabaian aturan keselamatan kerja yang krusial.
Pengawasan P2SP dan Pimpinan Sekolah Dipertanyakan
Kinerja Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan Kepala Sekolah KB Al-Rasyid kini berada di bawah sorotan tajam publik.
Sebagai penanggung jawab utama atas pengelolaan dana negara, sikap abai terhadap keselamatan pekerja serta inkonsistensi keterangan pejabat sekolah mencederai asas transparansi dan akuntabilitas publik.
Pembiaran terhadap buruh bangunan yang bekerja tanpa perlindungan memadai menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) diabaikan demi mengejar target waktu pelaksanaan selama 84 hari kerja (26 September s/d Desember 2026).
Menabrak Regulasi: Deretan Undang-Undang yang Dilanggar
Tindakan pembiaran terhadap keselamatan kerja dan ketidaksesuaian keterangan penanggung jawab proyek ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif di Indonesia.
Sejumlah regulasi yang dilanggar antara lain:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Mewajibkan pengurus atau pemberi kerja untuk menjamin keselamatan tenaga kerja melalui penyediaan fasilitas dan Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi syarat.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Khususnya Pasal 59, yang menegaskan kewajiban mutlak pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Mengatur secara tegas perlindungan tenaga kerja dari potensi bahaya fisik di lingkungan kerja.
Masyarakat bersama lembaga kontrol sosial mendesak agar Dinas Pendidikan serta instansi berwenang segera turun tangan melakukan audit mendalam terhadap proyek KB Al-Rasyid.
Ketidaksesuaian pernyataan Kepala Sekolah dengan fakta di lapangan menuntut adanya tindakan lanjutan guna memastikan tidak ada penyelewengan dalam pemanfaatan anggaran negara tersebut.***Dudi


















