dejurnal.com,Purwakarta — Pelaksanaan proyek revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Melati II di Kp. Margalaksana RT 08/04, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek bernilai ratusan juta rupiah ini terkesan ditutup-tutupi dari keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan hasil Sosial Kontrol yang dilakukan awak media hingga tiga kali pemantauan ke lokasi, pihak Kepala Sekolah konsisten bersikap bungkam dan menghindar saat hendak dikonfirmasi.
Sikap tertutup serupa juga ditunjukkan oleh para pekerja di lapangan yang kompak membisu ketika ditanya perihal kejelasan informasi teknis pelaksanaan P2SP (Penyelenggara/Pelaksana Swakelola).
Sikap serba bungkam ini kian memperkuat dugaan adanya hal-hal yang sengaja ditutupi dalam manajemen proyek rehabilitasi bersumber dana negara tersebut.
Lebih parah dan memalukan lagi, di tengah berlangsungnya pengerjaan proyek senilai Rp 258.190.000 (Tahun Anggaran 2026) ini, ditemukan sebuah pemandangan yang sangat mencederai harkat martabat lambang negara: sebuah bendera Merah Putih berkibar dalam kondisi robek dan usang di tiang halaman sekolah.
Tindakan pembiaran berkibarnya bendera negara yang robek ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan telah melanggar hukum positif secara terang-terangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan:
- Pasal 24 huruf c: Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara yang dalam kondisi rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
- Pasal 67 huruf b (Sanksi Pidana): Barang siapa dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Sikap tertutup Kepala Sekolah dan para pekerja lapangan, ditambah dengan pelecehan simbol negara berupa pengibaran bendera robek, menuntut tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta serta instansi penegak hukum. Publik mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek di PAUD SPS Melati II ini.***Neng
















