Dejurnal.com, CIAMIS. Ketersediaan obat bagi pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Ciamis dipastikan tetap aman.
Manajemen rumah sakit memastikan pengadaan dan pasokan obat berjalan normal melalui mekanisme resmi, meskipun saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis tengah menyelidiki dugaan praktik mafia obat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepastian tersebut disampaikan Kasubag Umum RSUD Ciamis, Sahlan Arief. Ia mengatakan, pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan pasien JKN di rumah sakit tersebut mencapai sekitar 95 persen. Pasokan obat didukung kerja sama dengan sekitar 20 distributor farmasi.
Menurut Sahlan, pengadaan obat tidak dilakukan sembarangan. Setiap kebutuhan disesuaikan dengan pelayanan dan resep dokter, kemudian diproses melalui mekanisme pengadaan yang melibatkan pejabat pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
RSUD Ciamis juga menggunakan sistem katalog elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan obat untuk pasien BPJS. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk pengadaan obat, kami menjalankan semuanya sesuai prosedur dan kebutuhan berdasarkan resep. Ada pejabat pengadaan dan PPK yang menangani. Pengadaan obat untuk pasien BPJS juga menggunakan e-Katalog,” ujar Sahlan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada persoalan berarti terkait ketersediaan obat. Dukungan dari para distributor membuat kebutuhan obat untuk pelayanan pasien tetap terpenuhi.
Begitu pula dengan proses administrasi dan klaim kepada BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kami pastikan tidak ada kecurangan dalam pengadaan obat-obatan. Semuanya melalui prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Kejari Ciamis tengah menyelidiki dugaan jaringan mafia obat JKN. Praktik tersebut diduga memanfaatkan nama instansi pemerintah untuk memperoleh obat dengan harga khusus, tetapi obat yang dipesan justru digunakan di luar peruntukan atau diperjualbelikan kembali demi keuntungan pribadi.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, S.H., M.H., menyampaikan penyelidikan masih berlangsung dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Kejari menegaskan siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum.
Dugaan penyimpangan tersebut menjadi perhatian karena obat program JKN memiliki peruntukan khusus untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan dalam pengadaan maupun distribusinya berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu tata kelola penyediaan obat.
Sementara itu, RSUD Ciamis memastikan aktivitas pengadaan obat di lingkungannya tetap berjalan sesuai prosedur.
Manajemen rumah sakit menegaskan kepastian pasokan menjadi hal penting agar pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan tidak terganggu dan pasien tetap memperoleh obat sesuai kebutuhan medis.
Dengan mekanisme pengadaan resmi dan dukungan distributor farmasi, RSUD Ciamis memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. (Nay Sunarti)
















