dejurnal.com, Cianjur – Kebijakan penyesuaian biaya operasional pada sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) mulai berdampak terhadap penghasilan para relawan yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penyesuaian tersebut dilaporkan membuat upah harian relawan di sejumlah dapur mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan para pekerja yang selama ini turut mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyesuaian upah berkaitan dengan perubahan petunjuk teknis (juknis) serta pembatasan biaya operasional yang harus disesuaikan oleh mitra atau pengelola dapur SPPG.
Dalam pelaksanaannya, pengelola dapur dihadapkan pada sejumlah pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kapasitas pelayanan dan anggaran yang tersedia.
Beberapa langkah yang ditempuh di antaranya mengurangi jumlah relawan, menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting, hingga mempertahankan seluruh relawan dengan konsekuensi melakukan penyesuaian nominal upah harian.
Salah satu contoh penyesuaian yang dilaporkan terjadi pada dapur MBG, yakni upah relawan yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per hari menjadi Rp80.000 per hari.
Penurunan sebesar Rp40.000 tersebut setara dengan sekitar 33 persen dari nominal upah sebelumnya. Kebijakan itu disebut-sebut sebagai salah satu upaya pengelola untuk mempertahankan seluruh relawan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keseimbangan antara efisiensi operasional dapur dan pemenuhan hak serta kesejahteraan para relawan dapat tetap terjaga.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui keterangannya menjelaskan bahwa angka kebutuhan relawan yang ditetapkan merupakan acuan perhitungan bagi mitra dalam menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas pelayanan dapur.
Ketentuan tersebut bukan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat untuk memangkas upah ataupun melakukan pengurangan tenaga kerja secara paksa.
Dengan demikian, penyesuaian jumlah tenaga kerja maupun pengaturan operasional menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan mitra sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, transparansi dalam penerapan juknis serta kejelasan mekanisme pengupahan menjadi hal penting agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada kelancaran pelayanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para relawan yang menjadi bagian penting dalam operasional dapur.***Latief
















