deJurnal.com, CIAMIS. Keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu kendala masyarakat dalam memperoleh jaminan layanan kesehatan. Melihat kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis menyiapkan program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 400 mustahik melalui skema pembiayaan bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Program yang masuk dalam agenda Ciamis Sehat ini mengusung semangat gotong royong dengan melibatkan pemerintah daerah, BAZNAS, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa maupun kelurahan.
Sasaran utamanya adalah masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun peserta yang status kepesertaannya tidak lagi aktif.
Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, H. Lili Miftah, menjelaskan, program ini disiapkan agar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat memberikan manfaat langsung bagi mustahik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan.
Pada tahap awal, BAZNAS menargetkan 400 penerima manfaat yang tersebar di 40 desa dan kelurahan. Masing-masing wilayah direncanakan mengusulkan 10 keluarga penerima bantuan.
Adapun besaran iuran yang disiapkan sebesar Rp35.000 per orang setiap bulan. Dari jumlah tersebut, Rp25.000 ditanggung BAZNAS, sedangkan Rp10.000 lainnya direncanakan berasal dari Pemerintah Kabupaten Ciamis.
“Harapan kami, program ini bisa membantu masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Ini merupakan program gotong royong antara BAZNAS dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh akses layanan kesehatan,” ujar Lili.
UPZ Desa Menjadi Ujung Tombak Pendataan
Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak akan menentukan penerima bantuan hanya berdasarkan data administratif. UPZ desa dan kelurahan justru diberi peran penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengusulkan keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai tahap awal, 40 desa dan kelurahan yang dinilai siap menjalankan program telah dipetakan.
Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan UPZ dalam mendukung pembiayaan melalui dana pengembalian bantuan UPZ, khususnya wilayah yang memiliki penghimpunan ZIS di atas Rp10 juta.
Setiap UPZ direncanakan mengalokasikan Rp250.000 per bulan untuk membantu pembiayaan 10 penerima manfaat.
Dengan demikian, keterlibatan UPZ tidak hanya sebatas mengusulkan nama, tetapi juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam program tersebut.
Lili menegaskan, proses seleksi harus dilakukan secara cermat agar bantuan tidak salah sasaran.
Pendataan akan melibatkan kepala desa, kemudian nama-nama calon penerima disampaikan kepada BAZNAS untuk diverifikasi dan dikoordinasikan lebih lanjut.
Penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).
Keluarga dengan jumlah anggota relatif sedikit, masyarakat lanjut usia, serta mereka yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan menjadi perhatian dalam proses penentuan sasaran.
“Teknis pemilihannya nanti melalui UPZ. Kami ingin yang menerima benar-benar mustahik dan membutuhkan. Karena berbasis KK, kondisi keluarga juga menjadi pertimbangan, termasuk masyarakat yang sudah lanjut usia,” jelasnya.
Pembayaran Iuran Dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan
Untuk mekanisme pembayaran, dana bantuan dari BAZNAS direncanakan dialokasikan dan dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan.
Skema ini disiapkan agar pembiayaan iuran dapat berjalan lebih terarah dan penerima manfaat memperoleh kepastian dukungan kepesertaan.
Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat yang belum memiliki kepesertaan JKN maupun yang status kepesertaannya tidak aktif, dengan mekanisme yang akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BPJS Kesehatan.
BAZNAS berharap kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Sebab, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya persoalan ketersediaan fasilitas medis, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memiliki jaminan pembiayaan ketika membutuhkan pengobatan.
Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan iuran JKN tersebut, dapat menyampaikan permohonan atau berkoordinasi melalui UPZ di desa maupun kelurahan masing-masing.
Melalui keterlibatan UPZ, BAZNAS ingin memastikan dana ZIS tidak hanya terhimpun, tetapi juga kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk manfaat nyata, termasuk membantu mereka memperoleh perlindungan kesehatan. (Nay Sunarti)

















