Dejurnal.com, Garut – Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kab. Garut kini menuai pro kontra bahkan menjadi perdebatan, pasalnya keterkaitan Perum Bulog sebagai salah satu atau satu satunya penyedia bahan pangan BPNT, padahal di lapangan, BUMN Perum Bulog sudah menyalurkan disebagian Desa dan Kecamatan di Kabupaten Garut.
Desa Godog Kecamatan Karang Pawitan salah satu desa yang telah menerima bahan pangan BPNT melalui Perum Bulog, berdasarkan keterangan salah satu staf Perum Bulog Daris G saat diwawancara dejurnal.com di lokasi Kantor Desa Godog Senin (16/09/2019).
“Perum Bulog sudah menyalurkan beras untuk BPNT sebanyak 21 ton di tiga kecamatan yaitu Kec. Kersamanah tiga desa, Sukaresmi tiga desa dan Karangpawitan satu desa yaitu Desa Godog yang sudah menerima Bahan Pangan dari Rumah Pangan Kita, yah ini sifatnya komersil. Perum Bulog kan salah satu BUMN melalui kemitraan Perum Bulog sebagai korbisnis dengan Rumah Pangan Kita (RPK), Perum Bulog melaksanakannya sebagaimana Surat Edaran Kementrian Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditi Bantuan Pangan Nontunai berdasarkan Rapat Kordinasi Tingkat Menteri tanggal 8 Juli,” paparnya.
Sementara itu Iwan Hermawan salah satu agen yang ditunjuk mengatakan, sebagai agen pemasok telor PD. Cahya Rikat Jaya ( CRJ ) yang beralamat Perum NHK BLOK A2 Desa Godog Kec. Karang Pawitan.
“Ada sekitar 300 KPM di Desa Godog, sebagai penerima manfaat, untuk 1 KPM mendapat 10 telor (750 gram dengan nilai Rp. 16.500/Kg telor jadi 10 butir telor x 300 KPM maka jumlah telor sekitar 3.000 butir telor, kalau berasnya dari Bulog, bekerja sama Korbisnis Bulog,” jelas Iwan Hermawan.
TKSK Kec. Karangpawitan, Deni melalui via telepon selulernya mengatakan, saya masih menunggu hasil kebijakan Pusat atau Daerah terkait Perum Bulog sebagai penyedia bahan pangan BPNT, karena di Pedum BPNT secara aturan dan teknis masih belum ada perubahan, kami tidak mau gegabah dalam hal ini, walau memang ada surat edaran dari Kementrian baik itu yang dari BNI dan surat edaran dari Kementrian Sosial RI, memang ada isi redaksi surat yang berbeda. Kalau dari BNI bahwa Perum Bulog hanya sebagai Manajer Penyedia Bahan Pangan BPNT dan bukan satu -satunya akan tetapi salah satunya sebagai Penyedia Bahan Pangan BPNT, sementara di isi surat Edaran Kementrian Sosial begitu jelas bahwa berdasarkan hasil rapat diputuskan untuk paket Perum Bulog, menurut saya Pemda harus segera ambil sikap tegas dan langkah kebijakan, sehingga menjadi pedoman selaku tim TKSK dilapangan,” Ujarnya.
Dede Kusdinar selaku Ketua APDESI dan sekaligus Ketua KOPEMDES Kab. Garut, saat dikantor KOPEMDES mengatakan, masalah Perum Bulog itu bukan satu – satunya Penyedia Bahan Pangan BPNT, akan tetapi salah satunya Perum Bulog, untuk itu KOPEMDES Kab. Garut mengajukan surat permohonan kemitraan Perum Bulog itupun kalau di acc.
“Terkait Penyedian dan Penyaluran Bahan Pangan dari Bulog saat ini belum ada alur di Pedum sacara tekstual, kalau saat ini ada Beras dari Bulog itu kerja sama Bulog sama Agen BPNT, yang bersifat kemitraan bisnis Bulog,” Ungkapnya.
Dede Kusdinar menambahkan, saya sudah menanyakan kepada Kepala Bulog bahwa untuk bahan pangan BPNT belum tersedia berasnya, digudang Bulog itu beras yang ada stok sudah lama untuk Beras Cadangan Bencana ( BCB ) dan Beras -Rumah Pangan Kita ( B- RPK) sebagai Korbisnis Bulog ( Korbisnis BUMN Perum Bulog selain beras juga tersedia Gula,Tepung Terigu). Jika ada dilapangan Perum Bulog menggunakan BCB itu tidak boleh karena tumpang tindih dan menyalahi aturan, kalau pake beras dari Rumah Pangan Kita itu kan bersifat komersil Korbisnis kemitraan Bulog, apalagi secara aturan teknis belum ada di Pedum BPNT yang baru.
“Saya sangat mendukung apa yang menjadi program Pemerintah Pusat namun saya juga memohon kepada semua pihak agar tunduk pada aturan yang ada, jangan main aturan sendiri akhirnya segala aturan di tabrak demi mencari keuntungan pribadi,” Tegas Dede.
Berdasarkan data dan rekam jejak dejurnal.com, sebagaimana hasil rapat kerja yang dihadiri Dinas Sosial Pemda Kab. Garut, Perwakilan Kecamatan, Desa dan TKSK beberapa waktu lalu di ruang rapat Setda Pemda Kab. Garut. De_jurnal.com, mencoba meminta penjelasan Sekretaris Dinas Sosial Kab. Garut Kuraesin Relawati yang akrab di panggil Bu Ecin mengatakan, jadwal pencairan BPNT sebagaimana tanggal 25 tiap bulannya, kini berubah tanggal 10 tiap bulannya, sebagai penyedia bahan pangan BPNT salah satunya adalah Perum Bulog
“Kita masih menunggu, jadi saat ini paling Agen langsung dengan Bulog itupun dalam kor bisnis melalui Rumah Pangan Kita, dan kalau Agen itu kewenangan BNI, justru kita baru tahu, tapi kita berterima kasih atas informasinya, memang di Pedum BPNT belum ada Perum Bulog sebagai Penyedia Bahan Pangan, namun surat edaran dari Kementrian Sosial sudah ada, nanti kita akan segera menyikapi hal tersebut dan melakukan kordinasi lebih lanjut, yah kita tidak mau gegabah lah. Kalau Beras Cadangan Bencana ( BCB ) tidak boleh di pake Beras BPNT atuh itu bisa menyalahi aturan, kalau Rumah Pangan Kita itu kan Program BUMN Perum Bulog sebagai Korbisnis Perum Bulog, BPNT memiliki aturan sendiri kita masih menunggu hasil Pedum BPNT yang baru, belum ada baru surat edaraan saja, kita masih menunggu,” tegas Dede.***Yohannes/Esha
