• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

BPN-ICI : Peran BPD Harus Sesuai Tupoksi, Bukan Sekedar Jadi Tukang Stempel Kebijakan Kades

bydejurnalcom
Rabu, 25 Maret 2020
Reading Time: 2 mins read
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Bandung – Direktur Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Jawa Barat, Marwan Ali Hasan, SH menilai Badan Permusyaratan Desa (BPD) keberadaannya saat ini antara ada dan tiada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD masih belum banyak berperan. Diakui atau tidak keberadaan BPD tidak lebih hanya sebagai tukang stempel berbagai kebijakan yang disusun oleh Kepala Desa, seperti kebijakan perencanaan dan penganggaran Desa.

Semua proses perencanaan dan penganggaran (Penyusunan APBDes) masih didominasi oleh aparatur Desa terutama Kepala Desa. Meskipun sebenarnya, dalam setiap tahapan penyusunan APBDes misalnya BPD memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis.

BacaJuga :

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

“Tidak berfungsinya peran BPD di Desa, menjadikan tidak ada proses cek and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Maka yang terjadi adalah tidak terkontrolnya penggunaan sumber daya Desa oleh aparatur Desa seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil Pajak yang tidak jarang berakibat pada tindakan korupsi karena penyalahgunaan anggaran Desa baik oleh aparatur Desa maupun kepala Desa dan ini sudah banyak terjadi,” Bebernya kepada dejurnal.com dalam diskusi terbatas ICI Jabar tentang peran desa hadapi virus corona di Bandung, Rabu (25/03/2020).

Di sisi yang lain, ICI juga mensinyalir mandulnya peran BPD juga menyebabkan tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi BPD sendiri, akibatnya masyarakat tidak merasakan adanya BPD yang semestinya dapat menjadi jembatan aspirasi warga Desa.

Menurut Marwan kepada dejurnal.com maka dari itu BPD harus menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran Desa.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan Desa.

“Pemerintah dalam pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat Desa, tidak hanya diinfokan kepada pejabat atau komunitas Desa tertentu saja terkait pemanfaatan anggaran Desa.” Tandasnya.

Marwan menambahkan, melalui informasi ini, masyarakat Desa memperoleh data atau informasi untuk melakukan koordinasi penggunaan dana Desa tersebut dan sebagai modal pengawasan terhadap pemerintahan Desanya masing-masing. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan Desa khususnya adalah BPD.

Berdasarkan undang-undang Desa dan regulasi turunannya, peran BPD setidaknya mencakup beberapa hal, yaitu meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan Desa bersama perangkat Desa, melakukan control atau pengawasan jalanya pemerintahan Desa, memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif dalam kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiatif warga dalam turut serta mengembangkan program pemberdayaan Desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD.

“Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bagaimana fungsi BPD,sebagaimana disebutkan dalam pasal 31, yaitu : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi yang disebutkan dalam Permendagri tersebut sangatlah jelas bagaimana strategisnya kelembagaan BPD dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu peserta diskusi yang berasal dari tokoh pemuda Desa Parung Mulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, M. Korin membenarkan apa yang disampaikan oleh ICI Jabar tentang BPD sama persis dengan kondisi di lapangan.

“Apa yang disampaikan Direktur ICI Jabar, persis sekali dengan yang terjadi di desa saya, Parung Mulya,” ujarnya.

M. Korin merasa terbantu pengetahuannya tentang desa dan pemerintahan desa, dan hal seperti ini memang harus diketahui masyarakat.

“Sepulang diskusi akan saya sampaikan kepada BPD tempat tinggal saya,” tandasnya.***Rach

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Pemerintah Desa Karangnunggal Prakarsai Gotong royong Bersihkan Sisa Longsor

Next Post

Ruas Jalan Cipeuteuy-Ciawitali Rawan, Guardrail Belum Juga Dipasang

Related Posts

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi
deNews

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi

Jumat, 20 November 2026
Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor
deNews

Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor

Kamis, 19 November 2026
Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas
deNews

Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026
Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh
deNews

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Kamis, 19 November 2026
Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak
deNews

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Kamis, 19 November 2026
Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat
deNews

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

Kamis, 19 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Potongan Zakat TPG 2,5 Persen Tak Harus Jadi Riak, Jika Disdik Garut Sosialisasi Sempurna

Rabu, 28 April 2021

Peternakan Ayam Manggis Tepis Tudingan Perusahaan Tak Salurkan CSR

Senin, 4 November 2019

KabarDaerah

Beberapa Titik Garut Banjir dan Longsor, Libas Sebut Dampak Pemanfaatan Lingkungan Tanpa Kajian Komprehensif dan Daya Dukung

Senin, 11 November 2024

Warga Selamanik Geram, Kades Tahan Ratusan Sertifikat Tanah

Senin, 20 Agustus 2018

Wartawan dan KPU Kabupaten Bandung Islah di Sekretariat PWI

Selasa, 29 September 2020

Stabilkan Harga Jelang Lebaran, Disperindag Jabar Gelar Operasi Pasar Bersubdi di Garut

Rabu, 19 Maret 2025

Sudah Berlalu 6 Tahun, Penanganan Korban Banjir Bandang Garut Masih Sisakan Persoalan?

Rabu, 9 Februari 2022
Kantor BKPPD Kabupaten Cianjur.

BKPPD Cianjur Siap Tindak PNS Pasutri Satu Instansi Jika Ada Laporan

Jumat, 16 April 2021

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste