Kamis, 20 Juni 2024
BerandadeNewsBPN-ICI : Peran BPD Harus Sesuai Tupoksi, Bukan Sekedar Jadi Tukang Stempel...

BPN-ICI : Peran BPD Harus Sesuai Tupoksi, Bukan Sekedar Jadi Tukang Stempel Kebijakan Kades

Dejurnal.com, Bandung – Direktur Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Jawa Barat, Marwan Ali Hasan, SH menilai Badan Permusyaratan Desa (BPD) keberadaannya saat ini antara ada dan tiada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD masih belum banyak berperan. Diakui atau tidak keberadaan BPD tidak lebih hanya sebagai tukang stempel berbagai kebijakan yang disusun oleh Kepala Desa, seperti kebijakan perencanaan dan penganggaran Desa.

Semua proses perencanaan dan penganggaran (Penyusunan APBDes) masih didominasi oleh aparatur Desa terutama Kepala Desa. Meskipun sebenarnya, dalam setiap tahapan penyusunan APBDes misalnya BPD memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis.

“Tidak berfungsinya peran BPD di Desa, menjadikan tidak ada proses cek and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Maka yang terjadi adalah tidak terkontrolnya penggunaan sumber daya Desa oleh aparatur Desa seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil Pajak yang tidak jarang berakibat pada tindakan korupsi karena penyalahgunaan anggaran Desa baik oleh aparatur Desa maupun kepala Desa dan ini sudah banyak terjadi,” Bebernya kepada dejurnal.com dalam diskusi terbatas ICI Jabar tentang peran desa hadapi virus corona di Bandung, Rabu (25/03/2020).

Di sisi yang lain, ICI juga mensinyalir mandulnya peran BPD juga menyebabkan tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi BPD sendiri, akibatnya masyarakat tidak merasakan adanya BPD yang semestinya dapat menjadi jembatan aspirasi warga Desa.

Menurut Marwan kepada dejurnal.com maka dari itu BPD harus menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran Desa.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan Desa.

“Pemerintah dalam pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat Desa, tidak hanya diinfokan kepada pejabat atau komunitas Desa tertentu saja terkait pemanfaatan anggaran Desa.” Tandasnya.

Marwan menambahkan, melalui informasi ini, masyarakat Desa memperoleh data atau informasi untuk melakukan koordinasi penggunaan dana Desa tersebut dan sebagai modal pengawasan terhadap pemerintahan Desanya masing-masing. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan Desa khususnya adalah BPD.

Berdasarkan undang-undang Desa dan regulasi turunannya, peran BPD setidaknya mencakup beberapa hal, yaitu meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan Desa bersama perangkat Desa, melakukan control atau pengawasan jalanya pemerintahan Desa, memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif dalam kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiatif warga dalam turut serta mengembangkan program pemberdayaan Desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD.

“Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bagaimana fungsi BPD,sebagaimana disebutkan dalam pasal 31, yaitu : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi yang disebutkan dalam Permendagri tersebut sangatlah jelas bagaimana strategisnya kelembagaan BPD dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu peserta diskusi yang berasal dari tokoh pemuda Desa Parung Mulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, M. Korin membenarkan apa yang disampaikan oleh ICI Jabar tentang BPD sama persis dengan kondisi di lapangan.

“Apa yang disampaikan Direktur ICI Jabar, persis sekali dengan yang terjadi di desa saya, Parung Mulya,” ujarnya.

M. Korin merasa terbantu pengetahuannya tentang desa dan pemerintahan desa, dan hal seperti ini memang harus diketahui masyarakat.

“Sepulang diskusi akan saya sampaikan kepada BPD tempat tinggal saya,” tandasnya.***Rach

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI