Dejurnal.com, Purwakarta – Sesuai anjuran presiden Joko Widodo tentang kesiapan daerah daerah untuk menghadapi new normal di tengah pandemi Covid 19,pemerintah daerah kabupaten Purwakarta mempersiapkan hal hal yang sifatnya teknis untuk melaksanakan anjuran tersebut
Hal tersebut dikatakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, kamis,(28/5/20) kepada wartawan di gedung Bakorwil Purwakarta
Menurutnya, Secara teknis, sosialisasi sudah dilakukan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Purwakarta,
Seperti yang berkaitan dengan pelayanan publik, sebelumnya dilakukan pembatasan-pembatasan pada pelayanan publik. Nanti pada pemberlakukan new normal akan dibuka kembali, tentu saja dengan standar-standar dan SOP pencegahan covid-19.
Kini, pihaknya tengah menunggu juknis baik dari pemerintah pusat maupun provinsi berkaitan dengan pemberlakuan new normal yang berkaitan dunia kerja. Secara global, Purwakarta sudah siap. Tinggal menunggu juklak dan juknis dari pusat maupun provinsi. Saat ini, yang sudah turun juklak dan juknisnya baru dari Kemenkes, mengenai pelaksanaan kesehatan yang terkait dengan dunia kerja.
“Insyaallah Purwakarta siap untuk melaksanakan new normal ini. Informasi dari Pemprov Jabar, kemungkinan untuk Purwakarta akan diberlakukan mulai 7 Juni 2020,” ucapnya.
Masih menurut Bupati Purwakarta, Rencananya Pemkab juga akan menyiapkan semacam pos-pos terpadu berkaitan dengan pemberlakuan new normal. Selain itu, ada beberapa langkah yang akan direalisasikan saat new normal ini. Yaitu, untuk sektor usaha (ekonomi) dan sektor wisata. Kedua sektor ini, secara bertahap akan dibuka dan menuju normal kembali.
Namun, pembukaannya tidak sekaligus. Melainkan, bertahap serta langsung dievaluasi untuk mengetahui dampak selanjutnya.
Meskipun new normal akan diterapkan, lanjut Anne, pihaknya menghimbau supaya warga tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah berlangsung selama ini. Seperti, kalau kemana-mana selalu menggunakan masker. Sering cuci tangan pakai sabun. Serta, melakukan jaga jarak.
Terkait dengan PSBB komunal, sambung Anne, jika kebijakan new normal ini diterapkan, maka pembatasan sosial itu akan dihilangkan. Sebab, kalau dua-duanya dijalankan, maka akan terjadi tumpang tindih kebijakan. Serta, biza menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
“PSBB komunal ini, baru berjalan dua hari ini. Kebijakan ini, berlangsung di sembilan kelurahan dan satu desa di Kecamatan Purwakarta,” jelas Anne.(Budi)
