• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in OpiniKita

Demokrasi dan Mahar Politik Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah

bydejurnalcom
Jumat, 14 Agustus 2020
Reading Time: 3 mins read
Demokrasi dan Mahar Politik Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah
ShareTweetSend

Oleh : Dr. Sahmin Madina, S.Sos., M.Si *)

Demokrasi sering disebut sebagai sistem yang paling mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Namun, sebagai sebuah sistem, demokrasi tentu memiliki cacat di sana sini. Goenawan Mohammad dalam makalahnya “Demokrasi dan Kekecewaan” menyebut bahwa demokrasi acapkali justru meringkas proses politik ke dalam konsensus suara terbanyak.

Demokrasi, dalam tafsiran liberal, nyaris tidak menyisakan tujuan alternatif selain mendapat suara terbanyak. Menang dan berkuasa kemudian dianggap sebagai satu-satunya tujuan akhir dalam berpolitik.

BacaJuga :

Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor

Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Kebuntuan inilah yang pada akhirnya melahirkan beragam penyimpangan dalam praktik demokrasi.

Mahar politik merupakan bagian dari penyimpangan praktik berdemokrasi yang sungguh jauh dari nilai-nilai Edukasi politik.  Bentuk lain dari mahar politik adalah  transaksional, mempertukarkan kepentingan politik dengan sejumlah uang. Fenomena mahar politik, dimana partai politik mematok harga tertentu sebagai imbalan atas tiket dukungan setidaknya akan melahirkan tiga residu persoalan.

Pertama, langgengnya oligarki kekuasaan, lantaran kontestasi politik hanya mungkin diikuti oleh kelompok yang memiliki akses pada modal finansial besar saja. Warganegara yang tidak memiliki modal finansial selamanya hanya akan menjadi obyek politik semata. Dalam telaah Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, hal itu disebut sebagai sistem oligarki kompleks. Sebuah model kekuasaan yang melibatkan segelintir elit politik, pejabat negara dan keluarganya serta pada konglomerat bisnis.

Kedua, merebaknya jejaring korupsi yang melibatkan penyelenggara kekuasaan dengan pihak swasta. Pascareformasi, ketika sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diterapkan, ada kecenderungan model korupsi tersebut meningkat. Mahalnya ongkos politik dan merebaknya kasus korupsi adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 lalu melakukan penelitian terkait hal tersebut. Hasilnya, didapati bahwa calon bupati dan walikota umumnya menghabiskan uang antara 20 sampai 30 miliar rupiah. Sedangkan calon gubernur umumnya mendekati angka 100 miliar rupiah. Honor saksi dan logistik kampanye biasanya menempati pos pengeluaran paling banyak.

Lebih lanjut, KPK mendapati fakta bahwa kepala daerah yang mengeluarkan ongkos politik besar demi kemenangannya, cenderung longgar dalam mengeluarkan izin bagi para pengusaha yang telah mendukungnya. Model politik balas budi seperti inilah yang menjadi cikal bakal suburnya jejaring korupsi di daerah.

Ketiga, menggejalanya fenomena deparpolisasi. Mengutip pakar politik Burhanudin Muhtadi, deparpolisasi ialah fenomena psikologis menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Tingginya angka golput pada pemilihan umum dan kepala daerah ditengarai sebagai salah satu efek dari deparpolisasi.

 

Pasal 47 UU No. 8 tahun 2015 jelas melarang partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun terkait proses pencalonan pilkada. Meski demikian, fenomena mahar politik adalah satu hal yang tidak bisa dinafikan dalam politik. Kasus La Nyalla hampir pasti hanyalah satu di antara sekian banyak kasus serupa.

Menjamurnya mahar politik dalam tahapan penjaringan calon kepala daerah dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, hal itu menunjukkan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon pemimpin.

Artinya, partai politik terbilang gagal menjalankan fungsi kaderisasi. Menjadi wajar manakala banyak calon kepala daerah yang diusung sebenarnya bukan kader partai yang meniti karir politik dari bawah. Sebagian besar dari mereka adalah kader karbitan, politisi kutu loncat atau sekedar pemburu kekuasaan.

Di sisi lain, mahar politik menunjukkan pembenaran bahwa demokrasi, seperti diungkapkan banyak pemikir liberal kiri, adalah sistem politik yang sebangun dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Di dalam kapitalisme, semua manusia diperlakukan setara; sama-sama memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera. Namun, konsep kesetaraan itu ditelikung oleh kenyataan bahwa hanya pemodal besarlah yang mampu menjadi pemenang dalam mekanisme persaingan bebas.

Hal serupa juga terjadi dalam demokrasi. Egalitarianisme yang menjadi asas demokrasi, pada kenyataannya tidak pernah benar-benar terwujud, lalu apa Pemilihan umum atau kepala daerah yang sedianya menjadi manifestasi demokrasi, direduksi sedemikian rupa menjadi pesta politik para elit dengan berlaga  dalam pesta demokrasi yang masih menggunakan cara2 lama yg tek bernilai yaitu dengan cara mahar politik ?

Demokrasi kemudian hanya menjadi alat legitimasi segelintir orang untuk mendapat porsi besar dalam mempertahankan kekuasaan.

*) Penulis Pemerhati Demokrasi & Politik

 

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Ketua Apdesi Garut Datangi Mapolda Jabar, Laporkan Atas Pemberitaan Cemarkan Nama Baiknya

Next Post

Transaksi Tarik Tunai Dalam Program BPNT di Desa Jayapura

Related Posts

Prestasi Sindangrasa Bawa Efek Berganda, Lurah Subang Datang untuk Studi Tiru
deNews

Prestasi Sindangrasa Bawa Efek Berganda, Lurah Subang Datang untuk Studi Tiru

Jumat, 20 November 2026
Ciamis Turunkan Lima Cabor di Peparda VII, Sekda Andang Minta Atlet Tampil Maksimal
deNews

Ciamis Turunkan Lima Cabor di Peparda VII, Sekda Andang Minta Atlet Tampil Maksimal

Jumat, 20 November 2026
Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi
deNews

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi

Jumat, 20 November 2026
Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor
deNews

Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor

Kamis, 19 November 2026
Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas
deNews

Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026
Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh
deNews

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Kamis, 19 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

FPPG Tuding Potongan Massal Zakat TPG 2,5% Tanpa Persetujuan Muzaki, Sekda Garut : Saya Akan Tanya Kadisdik

Kamis, 29 April 2021

Diam-Diam, Segel Pengawasan Pelanggaran Perda Peternakan Ayam Manggis Dicabut?

Kamis, 7 November 2019

KabarDaerah

Ratusan Buruh PT. Danbi International Demo, Tuntut Kepastian Hak Pasca PHK Massal

Rabu, 11 Juni 2025

Penjelasan Pihak RSUD Garut Terkait Cerita Keluarga AF Jenazah Dipulasara SOP Covid-19

Selasa, 9 Juni 2020
Memperingati Hari Bumi dan program 100 hari kerja Bulati-Wakil Bupati Bandung Pemda Bandung menanam 100 jenis pohon.

Tanam 100 Jenis Pohon, Program 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Bandung

Selasa, 22 April 2025

Ketua PWI Kabupaten Bandung Enung D Susana Intruksikan Jajarannya Tidak Boleh “Main mata” Saat SPMB

Rabu, 18 Juni 2025

Rayakan Nataru dengan Kesadaran Lingkungan, Bupati Ciamis Terbitkan Edaran Pengendalian Sampah

Rabu, 24 Desember 2025

Pangdam III Siliwangi Kunjungi Korban Banjir Bandang Garut

Rabu, 1 Desember 2021

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste