Dejurnal.com, Garut – Kepala KUA Kecamatan Pameungpeuk sampai saat ini belum terdengar memberikan klarifikasi terkait terbitnya surat perihal penggunaan pengeras suara yang membuat gaduh. Bahkan dikabarkan Kepala KUA saat ini tak diketahui keberadaannya, klarifikasi yang digelar di Kecamatan Pameungpeuk pun diwakili oleh Penghulu Madya.
Informasi yang dihimpun, klarifikasi dan musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pameungpeuk pada Senin (7/6/2021) untuk tabayun terkait dugaan adanya kesalahfahaman, dinilai tidak meredakan persoalan, malah makin memperkeruh suasana dan mempertajam kesalahfahaman soal surat yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pameungpeuk yang ditujukan ke seluruh DKM se Kecamatan Pameungpeuk, terkait penggunaan pengeras suara di mesjid, langgar dan musola pada tanggal 02 Juni 2021.
Hal itu dicetuskan salah satu Pengurus Mahasiswa Keguruan Indonesia (MKI) Kabupaten Garut, M. Hidayat, yang menilai musyawarah itu ada keganjilan dan sarat akan muatan politik primordial.
“Selain Kepala KUA yang tak hadir, keanehan lainnya tidak ada satupun DKM yang diundang secara tertulis ada dalam acara tersebut, justru yang hadir adalah para kepala desa yang memang tidak tahu menahu terkait persoalan ini,” ujarnya.
Lanjut M. Hidayat, duduk persoalan ini bermula dari surat yang di sebarkan oleh KUA namun yang diundang justru para kepala desa.
“Ini kan aneh, kenapa yang hadirnya adalah para kepala desa,” Ucapnya.
Menurut M. Hidayat, jika melihat secara objektif, masalah kisruh surat edaran dari KUA ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan kepala desa, karena mereka awalnya tidak menerima surat dari KUA.
“Ini yang konyol, bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan potensi masalah baru,” Cetusnya.
M. Hidayat mepertanyakan kenapa Camat Pameungpeuk menggiring para kepala desa dalam persoalan yang tidak ada kaitannya dengan surat KUA soal pengeras suara.
“Harusnya juga Kepala KUA Pameungpeuk yang lebih penting untuk duduk bersama dan memberikan penjelasan agar terang benderang,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda Masjid Agung, Raden Irfan yang merasa heran dengan tak munculnya Kepala KUA Pameungpeuk pasca kegaduhan, padahal Kepala KUA yang paling tahu dengan persoalan terbitnya surat penggunaan pengeras suara masjid.
“Betul, belum pernah muncul sama sekali bersama Forkopinncam paska surat itu menuai kritikan, sampai detik ini belum muncul sosoknya sebagai pemimpin intansi KUA,” ujarnya.
Dejurnal.com sendiri mencoba menghubungi beberapa sumber yang mengetahui keberadaan Kepala KUA Pameungpeuk untuk bisa dimintai informasi dan memberikan klarifikasi.
Informasi datang dari humas Kemenag Garut bahwa Kepala KUA Pamengpeuk sudah datang untuk memberikan klarifikasi.
“Kemarin kordinasi ke Kemenag dan klarifikasi tentunya,” terangnya via aplikasi perpesanan.
Namun Humas Kemenag Garut tidak memberikan keterangan secara rinci klarifikasi apa yang telah disampaikan oleh Kepala KUA Pameungpeuk.
Sementara itu, terkait kegaduhan surat yang dikeluarkan KUA Pameungpeuk, Forum Pemuda Peduli Pemuda Garut dikabarkan akan beraduiensi meminta klarifikasi kepada Kemenag Garut pada hari Rabu (9/6/2021)***Raesha
