Dejurnal.com, Ciamis – Ormas Gibas Resort Ciamis lakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Ciamis berkaitan dengan banyaknya permasalahan di program sembako yang kita kenal bantuan pangan non tunai (BPNT) Kemensos di Kabupaten Ciamis, Kamis (27/8/2020).
Turut hadir dalam audensi Kepala Dinas Sosial, Perwakilan TKSK, perwakilan dari Bank MandIri Ciamis, Tikor ciamis, Satgas Pangan Ciamis dan Bulog.
Sekjen Gibas Galih hidayat menyampaikan beberapa poin permasalahan yang sering terjadi di lapangan bahwa masih banyak nya di temukan saldo rekening KPM kosong padahal menurut data KPM tersebut sudah tercatat sebagai penerima manfaat,KPM yang tidak tepat sasaran, persaingan dagang tidak sehat di suplayer komuditi yang di sesalkan banyak pengusaha dari luar daerah dan semrawutnya e-warong .
Dalam beberapa permasalahan tersebut Galih meminta kepada pemerintah agar suplayer komoditi lebih memproduktifkan pengusaha lokal.
Galih mewakili jajarannya membawa beberapa fakta dan data di lapangan yang diantaranya ditemukan beberapa dugaan monopoli kepada agen e-warong.
Gibas meminta agar Komisi IV membantu mendorong agar pihak-pihak terkait dengan segera memperbaiki baik kinerja ataupun mekanisme penyaluran yang selama ini melanggar pedoman umum dari pemerintah pusat.
“Kami meminta agar Dewan yang terhormat khususnya Komisi IV, mampu membenahi ini semua, baik kepada pihak Bank sebagai penopang para e-waroeng, maupun Dinas sosial dan TKSK dalam hal mengedepankan hak para KPM, lantaran saat ini masih banyak ditemukan e-waroeng fiktip. Contohnya, e-waroeng masih banyak yang dalam kesehariannya bukan merupakan pedagang sembako. Bahkan, ada beberapa e-waroeng yang berdiri tidak sesuai dengan alamat di KTP,” paparnya.
Dipihak yang sama Andi Alfikri menambahkan dalam audiensinya dirinya menyuarakan. Bahwa ia meminta agar stake holder terkait agar segera memperbaiki beberapa poin yang disampaikan.
“Saya tekankan segeralah berbenah, sudahi ini semua. Kalau mau buka-bukaan kami akan bongkar semuanya disini. Kami pun mengetahui ada beberapa aktor pejabat yang bermain. Namun, kami memikirkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penerimaan yang baik, jadi sekali lagi saya tekankan segera berbenah,” ucapnya.
Andi menambahkan, agar kearifan lokal dalam hal pengadaan atau suplier pula diprioritaskan dan dikembalikan kepada pengusaha lokal.
“Kan lucu orang luar jual pangan ke kita, sementara para petani menjual beras keluar Ciamis. Setelah ditampung orang luar, beras kembali ke Ciamis dengan harga yang lebih tinggi. Jadi agar segera ditelaah terkait suplier agar persaingan perdagangan menjadi sehat,” katanya.
Sementara ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ciamis Syarip Sutiarsa menuturkan, ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gibas yang telah peduli kepada masyarakat. Sehingga, berfungsi sebagai fungsi kontrol sosial.
“Dari hasil audiensi ini, kami akan membuat fakta integeritas namun kami minta waktu satu minggu untuk mengkaji dan melakukan rapat kerja. Sudah selayaknya masyarakat mendapatkan yang terbaik,” katanya.
Dikatakan Syarip terkait suplier pun sepatutnya haruslah mengedepankan para pengusaha lokal.
“Jadi bukan suplier ya mohon dimengerti, tapi pihak ketiga. Kami akan bahas dan kaji hal ini lebih lebih terperinci, semoga semua berjalan dengan lancar agar prilaku menyalahi prosedur dapat diminimalisir,” tandasnya.***Jepri Tio
