Dejurnal.com, Garut – Sejatinya, kepala desa terpilih dan sudah dilantik serta melakukan sertijab bisa menjadi pemimpin bagi seluruh komponen masyarakat tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk tim suksesnya.
Namun hal demikian belum terjadi di Desa Ciudian Kecamatan Singajaya, kepala desa yang baru saja dilantik diduga melakukan perbuatan secara sepihak dengan memberhentikan para perangkat desanya.
Sontak saja hal itu menimbulkan reaksi, tidak terima atas kebijakan kepala desa, akhirnya beberapa perangkat Desa Ciudian mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD ) Kabupaten Garut untuk melapor dan mengadukan hal tersebut.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciudian, Diding saat ditemui dejurnal.com di Kantor DPMD Garut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala desa Agus Sulaeman yang baru saja dilantik, Senin (16/8/2021).
“Saya selaku Ketua BPD Ciudian dan beberapa perangkat Desa Ciudian, hari ini sengaja mau melaporkan perbuatan kepala desa kami yang baru dilantik, dan jujur saya sangat kecewa atas sikap dan perbuatanya yang dengan telah sengaja memberhentikan perangkat desa kami tanpa kordinasi,” ungkapnya.
Menurut Ketua BPD Ciudian, pemberhentian perangkat desa secara sepihak ini dilakukan kepala desa tidak sesuai aturan dan mekanisme, dengan motif dipanggil akan dibagi siltap, dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri di atas materai yang sudah disediakan,.
“Kepala desa berdalih bahwa ini sebuah alasan untuk menenangkan janji kepada tim sukses, tentu ini saja ini telah melanggar aturan,” Jelasnya.
Hal senada disampaikan Bendahara Desa Ciudian, Heri yang datang bersama Ketua BPD untuk melaporkan tindakan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desanya yang baru ke DPMD Garut.
“Kami datang kesini untuk melaporkan Kepala Desa Ciudian yang baru dilantik, karena diduga telah melanggar aturan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dimana telah menjebak Para Perangkat Desa Ciudian secara paksa untuk mengundurkan diri, atas desakan sebuah janji politik,” Ungkapnya.
Heri selaku Bendahara Desa Ciudian mengaku tidak mempersoalkan jika ada rotasi dan mutasi perangkat desa namun tentunya harus sesuai dengan aturan dan regulasi.
“Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa kami yang baru tidak sesuai aturan bahkan diduga secara sepihak dan adanya unsur paksaan maka saya secara tegas akan melaporkan dan meminta perlindungan hukum serta menuntut hak kami, selaku Perangkat Desa Ciudian,” tandasnya.
Heri menuturkan bahwa ketika dalam perjalanan menuju kantor DPMD, kepala desa Ciudian menghubunginya via telepon dan bertanya mau kemana.
“Saya bilang mau cari nafkah dulu buat anak,” ujarnya.
Heri mengaku kaget dan heran ketika kepala desa mengatakan untuk ambil uang siltap, berarti kepala desa sudah mencairkan keuangan desa, padahal secara aturan harus dibubuhi tangan Bendahara dan Kepala Desa.
“Lalu siapa yang telah mengganti spesimen, karena saya sebagai bendahara tidak pernah tanda tangan,” Tegasnya.
Dua perangkat desa Ciudian yang ikut rombongan Ketua BPD dan Bendahara menambahkan, kepala desa Ciudian yang baru dilantik telah memberhentikan 6 Perangkat Desa, dan diduga telah merubah spesimen tanda tangan bendahara yang merasa tidak menandatangani.
“Informasi, kades juga telah menarik hampir semua kartu PKH dan BPNT, alasan akan divalidasi ulang,” pungkasnya.
Pendamping PKH Kecamatan Singajaya, Alam ketika dikonfirmasi terkait hal itu menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dan tidak dibenarkan.
“Ga boleh, kartu PKH harus dipegang sama KPM,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, Camat Singajaya dan DPMD Garut belum memberikan keterangan terkait polemik desa Ciudian serta langkah apa yang akan dilakukan.*** Yohaness
