Dejurnal.com, Garut – Aktivis Rawing Rantik memberikan catatan akhir tahun terhadap kinerja Bupati Garut, termasuk peryataan video yang beredar luas dan jadi sorotan semua pihak.
“Saya ngeri melihat video yang beredar, bahwa Bupati Garut dengan sangat semangat membela keluarganya, yang berada di Rumah Sakit Medina,” ucap Rawink saat bincang dengan dejurnal.com, Jumat (31/12/2021).
Ia sangat menyangkan apa yang dinyatakan Bupati Garut H. Rudy Gunawan, terkesan tidak bisa menghindarkan diri dari konflik kepentingan di tubuh pemerintah daerah yang dipimpinnya.
“Padahal sebagai bupati Garut, bukankah itu adalah praktik nepotisme, notabene musuh bersama di negeri ini bersamaan dengan korupsi dan kolusi?” Tegasnya.
Rawink pun mensoal pembangunan yang saat marak hanya sebuah menyisakan kepiluan bagi masyarakat Kabupaten Garut.
“Silahkan anda lihat Gedung PKL di Jalan Guntur, itu Program Amazing 2014-2019 yang gagal total dan jadi tidak karuan hanya menghamburkan uang negara, telah menelan anggaran yang banyak, dilanjut di periode keduanya, hanya untuk menutupi sebuah kesalahan diperiode pertama pertanyaan sederhananya, andaikan Rudi – Helmi tidak jadi lagi bupati dan wakil bupati di periode ini “. Ungkapnya.
Terkait hal tersebut menurut Rawink apa yang telah dicanangkan pembangunan di 2014-2019 akan terwujud?
“Bukankah pembangunan pasar leles juga diduga ada salah satu keluarganya yang terlibat? makanya saya meniai kepemimpinan Rudi – Helmi telah gagal dalam mengelola Kabupaten Garut dan banyak sekali catatan dan data terkait kegagalannya, saya punya data 2014-2019,” imbuhnya.
Ketika disinggung soal pelantikan para pejabat yang baru saja dilantik, yang di harapkan akan menopang kinerja Bupati dan Wakil Bupati, Rawink menyebut agak pesimis bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat.
“Bukan hak saya untuk menanggapi hal itu, akan tetapi saya mengingatkan, jika konflik kepentingan ini terus dipelihara maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin merajalela. Gimana itu DPRD sampai hari ini kerjanya cuma kunjungan kerja, tak ada kreasi yang dilakukan, lupa bahwa tugasnya adalah mengawasi jalannya Pemerintah Daerah, bahkan mereka Para DPRD itu mungkin tidak tahu bahwa di Sekretariat Dewan itu juga pegawainya banyak kolega dan keluarga, DPRD tidak pernah sekalipun mengambil tindakan. Apalagi ke Bupati, di Setwan itu, ada suami istri, ada kakak adik, keponakan, ya kan coba cek!. Dan Masyarakat semua harus tahu tentang rezim ini, tidak ada yang bisa menjamin mereka itu bisa terhindar dari KKN,” tambahnya.
Rawink Rantik mempertanyakan ada tidaknya aturan yang mengatur hal tersebut, artinya Pemda sendiri telah membuat celah adanya usur KKN,.
“Itu buktinya dilingkup Setwan, dan anehnya pada diam baik Para Anggota DPRD, Kepala Sekertariat, BKD, Inspektorat, Asda, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati, ada apa ini,” Pungkasnya.*** Yohaness
