Dejurnal.com, Bandung – Berdasarkan hasil evaluasi belum lama ini, dengan adanya SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru ada beberapa kendala, terutama dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan sistem laporan keuangan. Sehingga bintek terhadap para ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya para pengelola keuangan perlu dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung saat memimpin kegiatan konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/22).
Dadang Supriatna mengamati, memang ada yang melaporkan apa adanya. Untuk itu, pemantapan dan pelatihan perlu dilakukan, supaya lebih fokus. “Pelatihan itu penting. Apalagi saat sekarang sudah serba digitalisasi,” imbuhnya.
Bupati memaklumi dalam proses penyerapan anggaran saat ini masih dalam kondisi transisi. Namun, ia melihat di jajaran Perangkat sudah ada kemauan untuk perubahan.
“Tapi kita lihat penyerapan anggaran di triwulan kedua ini, harus betul-betul memberikan edukasi terhadap operasional tentang bagaimana bentuk laporannya karena memang sedikit ada kendala. Makanya, perlu ada bintek khusus pemegang keuangan supaya tidak ketinggalan dalam pelaporan keuangan,” katanya.
Dalam kesempatan terasebut Bupati Bandung juga menyampaikan berkaitan dengan DAU/DAK di Jabar, yang penilaiannya berdasarkan jumlah penduduk. Sebelumnya berdasarkan pada jumlah kabupaten/kota. Sehingga akumulasi anggaran yang didapat dari dana pusat, Provinsi Jawa Barat di atas Jawa Tengah dan sedikit lagi bisa mengimbangi Jawa Timur.
“Hal itu sangat menggembirakan bagi warga Jabar. Apalagi Kabupaten Bandung, dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bogor, sehingga perlu penyesuaian dalam penerimaan dana dari pusat tersebut, ” ujar Dadang Supriatna.
Selain membahas keuangan, Bupati Dadang Supriatna juga membahas terkait dengan kebutuhan SDM terutama di Dinas Kesehatan dalam rangka persiapan pemenuhan SDM di rumah sakit. Menurutnya rumah sakit membutuhkan SDM yang mencapai ratusan tenaga kerja. Hal itu diungkapkan mengingat Pemkab Bandung berencana akan membangun rumah sakit baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di hadapan para Kepala Perangkat Daerah, Bupati Bandung pun menyampaikan kembali instruksi Presiden pada saat mengikuti rapat di Bali terutama dalam optimalisasi pemanfaatan produksi dalam negeri. Di antaranya yang disoroti Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penggunaan alat-alat kesehatan lebih baik menggunakan produk dalam negeri.
Kata Dadang Supriatna, Presiden juga menyoroti Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan. Misalnya, untuk kebutuhan komputer dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri juga banyak. “Instruksi Pak Presiden harus mengutamakan produk lokal dalam negeri,” katanya.
Dengan memanfaatkan produk lokal, lanjut Dadang Supriatna akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahkan dengan anggaran belanja mencapai triliunan rupiah bisa membuka peluang dan kesempatan lapangan kerja lebih banyak lagi bagi masyarakat. “Ini sangat logos. Setelah saya jalan-jalan ke lapangan dan menemui para pelaku UMKM memang mereka mengalami kesulitan di bidang pemasaran. Dengan adanya permintaan produk lokal yang mwningkat maka secara otomatis ekonom akan terbantu,” tutupnya.***di
