Dejurnal.com, Bogor – Adanya peristiwa tawuran dan kekerasan antar pelajar SMKN di Kota Bogor hingga menyebabkan salah satu siswa meregang nyawa akibat luka bacok yang serius, menjadikan langkah Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat, Ono Surono untuk melakukan evaluasi program pendidikan di Jawa Barat.
“Terkait masalah itu, saya menyampaikan bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat dan pasti akan saya sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah dan aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK dibawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten,” ungkap Politisi Senayan Fraksi PDI Perjuangan ini.
Guna melakukan langkah preventif, Ono Surono melakukan diskusi bersama Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata serta Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Laniasari, Iwan Ismanto dan Ence Setiawan dan dihadiri pula oleh Ketua Taruna Merah Putih Jawa Barat, Niko Rinaldo, di Aula Gedung DPRD Kota Bogor, Minggu (19/3/2023).
Terkait dengan kegiatan ekstra kulikuler dan kegiatan lainnya, Ono menyampaikan akan menginstruksikan kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mendorong alokasi anggaran bagi SMK yang difokuskan pada fasilitas praktek dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar.
Menurutnya, Propinsi Jawa Barat masih memiliki indek lamanya sekolah hanya 8,9 tahun. Artinya hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP, maka seyogyanya Pendidikan menjadi prioritas yang paling utama dan perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat sehingga Jawa Barat lebih baik lagi dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata menyampaikan bahwa setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sulit sekali untuk melakukan koordinasi apabila ada permasalah. Termasuk peristiwa yang baru saja terjadi di Kota Bogor belum lama ini.
“Seringkali UPTD Pendidikan Provinsi, tidak bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan dan harus langsung ke Kepala Dinas Pendidikan yang berkantor di Bandung. Seyogyanya kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke Pemerintah Kota,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Forum OSIS Kota Bogor, Azhar P Dedytama, menyampaikan bahwa tawuran dan kekerasan pada pelajar itu terjadi karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain selain belajar mengajar.
“Seringkali pihak sekolah mengatakan tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut,” tuturnya.
Setelah diskusi dilanjutkan berkunjung ke kediaman Almarhum Arya Saputra, Siswa SMK BW yang meninggal karena dibacok oleh siswa SMK lainnya di Kota Bogor.***(Red)
