• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in OpiniKita

Bupati Garut Keluhkan Buruknya Pembangunan Jalan Oleh Pihak Ketiga, Aktifis Fakta : UKPBJ dan DPUPR Harus Diselidik

bydejurnalcom
Selasa, 29 Agustus 2023
Reading Time: 2 mins read
Bupati Garut Keluhkan Buruknya Pembangunan Jalan Oleh Pihak Ketiga, Aktifis Fakta : UKPBJ dan DPUPR Harus Diselidik
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Garut – Sejatinya, jika memiliki leadership dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan, Bupati Garut tidak harus mengeluh terhadap pembangunan infrastruktur yang sedang terjadi, apalagi sampai turun kelapangan melakukan inspeksi atau pengawasan secara langsung di lokasi pembangunan.

“Karena dalam pemerintahan itu sudah ada perangkat dan tata kelola yang di bentuk dan dijalankan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya masing-masing. Belum lagi, tata kelola pemerintahan juga harusnya di lakukan oleh pihak legislatif (DPRD) yang memiliki fungsi salah satu diantaranya yakni fungsi pengawasan,” tandas Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka), Ridwan yang dikutip dejurnal.com dalam rilis tertulisnya, Selasa (29/8/2023).

Sebagai top leader, lanjutnya, sebenarnya Bupati hanya perlu mendelegasikan ke SKPD terkait karena bupati punya semua perangkatnya di pemerintahan. Seperti saat ini kualitas pembangunan yang tidak memuaskan bupati, mestinya bupati memanggil SKPD terkait seperti Dinas PUPR selaku PPK, KPA, dan PA. Dan tak kalah pentingnya bupati memanggil kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

BacaJuga :

Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi

TK IT AL-GHIFARI Purwakarta : Kepala Sekolah Dan P2sp Bersinergi Maksimal, Pastikan Pekerjaan Sesuai Regulasi

Rumah Ambruk Diterjang Hujan, Abah Oyo 85 Tahun Berjuang di Tengah Istri Sakit, Yudha Puja Turnawan Turun Tangan

“Peran UKPBJ ini sangat vital, karena UKPBJ menjadi kunci kwalitas pembangunan yang baik,” katanya.

Menurut Ridwan, kerja UKPBJ salah satu teknisnya adalah melakukan seleksi siapa yang qualified mengerjakan proyek pembangunan sesuai dengan mekanisme Perpres Pengadaan Barang dan jasa serta Peraturan LKPP dan turunannya.

“Jadi, jika pembangunan tidak baik maka UKPBJ yang seharusnya dimintai tanggung jawab oleh bupati, salah satu kritik bupati pada pembangunan jalan yang ada di Cihurip kan jelas kemampuan finansial pelaksana barang dan jasa, ddalam proses tender kan ada syarat jaminan 5 persen. Kalau itu masalahnya (kemampuan finansial) maka kita curiga proses di UKPBJ hal itu tidak dilakukan dan terverifikasi dan tervalidasi dengan baik,” bebernya.

Lanjut Ridwan, ketika mendengar keluhan bupati terkait ketersediaan finansial pihak ketiga, ketersediaan alat kerja dilapangan yang seharusnya hal itu clear di mekanisme seleksi tender di UKPBJ, dirinya curiga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat pada mekanisme di UKPBJ dalam menentukan pemenang lelang. “Dan ini harus diselidiki pihak berwenang pemkab Garut maupun aparat penegak hukum,” tandas Koordinator Fakta Petaka.

Selain UKPBJ sebagai pintu masuk baik buruknya kwalitas pembangunan melalui seleksi pemenang tender, Ridwan juga berpandangan Dinas PUPR selaku pemilik anggaran dan judul kegiatan adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas keluhan bupati terhadap konsultan “sikukut” yang bupati ungkapkan.

“Konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pengawasan ini kan tugasnya bukan cuma copy paste. Dia harus bekerja sesuai tupoksi nya, karena dia itu bekerja nya juga punya basis anggaran sendiri. Dan seharusnya, konsultan sikukut yang disinggung bupati dapat sanksi jika memang tidak baik kinerjanya. Apalagi, bukan kali ini saja bupati menyinggung kinerja konsultan sikukut, tapi anehnya masih di pakai oleh pihak Dinas sebagai tenaga konsultan,” pungkasnya.***Red

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Empat Perangkat Daerah Pemkab Bandung Terima Penghargaan

Next Post

Desa Pangkalan Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas RT dan RW

Related Posts

Suami Diduga Eksploitasi Istri untuk Layanan Seks Komersial, Polres Cianjur Ungkap Kasus TPPO Bermodus Media Sosial
dehukum

Suami Diduga Eksploitasi Istri untuk Layanan Seks Komersial, Polres Cianjur Ungkap Kasus TPPO Bermodus Media Sosial

Jumat, 20 November 2026
Rumah Dilalap Api, Lansia 81 Tahun di Cikajang Kehilangan Tempat Tinggal, Yudha Puja Turnawan Ulurkan Bantuan
deNews

Rumah Dilalap Api, Lansia 81 Tahun di Cikajang Kehilangan Tempat Tinggal, Yudha Puja Turnawan Ulurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026
Golkar Ciamis Gelar Musda XI, Pemkab Dorong Sinergi Pembangunan
deNews

Golkar Ciamis Gelar Musda XI, Pemkab Dorong Sinergi Pembangunan

Jumat, 20 November 2026
Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi
deNews

Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi

Jumat, 20 November 2026
TK IT AL-GHIFARI Purwakarta : Kepala Sekolah Dan P2sp Bersinergi Maksimal, Pastikan Pekerjaan Sesuai Regulasi
deEdukasi

TK IT AL-GHIFARI Purwakarta : Kepala Sekolah Dan P2sp Bersinergi Maksimal, Pastikan Pekerjaan Sesuai Regulasi

Jumat, 20 November 2026
Rumah Ambruk Diterjang Hujan, Abah Oyo 85 Tahun Berjuang di Tengah Istri Sakit, Yudha Puja Turnawan Turun Tangan
deNews

Rumah Ambruk Diterjang Hujan, Abah Oyo 85 Tahun Berjuang di Tengah Istri Sakit, Yudha Puja Turnawan Turun Tangan

Jumat, 20 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

CSR Manggis, Masyarakat Jamali Kademangan Akan Audiensikan ke DPRD Cianjur

Jumat, 13 Desember 2019

Potongan Zakat TPG 2,5 Persen Tak Harus Jadi Riak, Jika Disdik Garut Sosialisasi Sempurna

Rabu, 28 April 2021

KabarDaerah

Pemkab Garut Targetkan Komitmen Wujudkan Birokrasi Bersih

Selasa, 25 Februari 2025

Kegiatan Retreat Kades, KMP Desak Inspektorat Purwakarta Lakukan Audit Investigasi

Jumat, 5 Desember 2025

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa, Ambu Anne Launching Mobil Ambulance Kidang Sawelas

Rabu, 26 Juni 2019
Emma Dety terpilih menjadi Ketua KORMI Kabupaten Bandung Periode 2025-2029.

Nahkodai KORMI Kabupaten Bandung Periode 2025-2029 Emma Dety Komitmen Kibarkan Panji Olahraga Masyarakat Hingga Pelosok Desa

Jumat, 26 September 2025

Dugaan Pemotongan Dana UMKM Sektor Perikanan, PPL dan Kabid DKPP Cianjur Lepas Tanggung Jawab?

Selasa, 20 Oktober 2020
Foto : Kepala Bapenda Ciamis , Aef Saefullah Saat monitoring PAD di Situ Wangi Kawali

Libur Lebaran, Sektor Wisata dan Perhotelan Ciamis Mengalami Lonjakan Pengunjung

Selasa, 15 April 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste