Dejurnal.com, Garut – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut mempertanyakan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh para pejabat Kabupaten Garut ditengah kemiskinan ekstrim di kabupaten Garut.
“Harus disikapi secara serius urgensi, outcome dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ketua HMI Cabang Garut, Ramdani dalam rilis tertulis yang diterima dejurnal.com, Jumat (1/9/2023).
Manurutnya, hari ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut lebih memprioritaskan perjalanan dinas keluar negeri dari pada menyelesaikan kemiskinan ekstrim secara serius di Kabupaten Garut.
“Hal ini mengacu pada pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan pada sejumlah Awak media, Selasa (29/08/2023), yang menyebutkan adanya temuan Perdin pejabat Kabupaten Garut sebesar Rp 784 juta,” cetusnya.
Ramdani juga menjelaskan perjalanan dinas harus selektif, transparans, akuntabilitas, ketersedian anggaran, efesien dan efektivitas sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
“Semenjak periode ke 2 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut banyak pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pada tahun 2022 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati Garut Ke Luar Negeri didampingi oleh beberapa orang pengusaha dan 11 Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut,” terangnya.
HMI Cabang Garut pun meminta Dirjen Depdagri untuk memeriksa setiap pejabat Kabupaten Garut atas izin perjalanan dinas ke luar negeri karena berkenaan dengan output dan outcome kegiatan perjalanan dinas keluar negeri ini sama sekali tidak memiliki tingkat signifikansi yang relevan masing-masing dinas yang bersangkutan.
“Belum lama ini ada beberapa pejabat eselon II dan III yang berangkat perjalanan dinas ke luar negeri seperti ke negara Rusia, Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.
Ramdani menyebutkan para pejabat yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri ini memakai duit rakyat di saat angka kemiskinan ekstrim kabupaten garut tinggi yang saat ini menempati ke dua di Jawa Barat.
“Kita pertanyakan terkait transparansi hasil dari perjalanan dinas tersebut , outcome dan azas kemanfaatannya demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Garut dan peningkatan kapasitas serta peningkatan Kinerja SKPD Kabupaten Garut,” tandasnya.
Menindaklanjuti hal itu, HMI Cabang Garut tentunya bakal mendesak KPK untuk mengusut tuntas anggaran Perjalanan Dinas keluar negeri para pejabat di Kabupaten Garut.
“Jika saja dalam kasus tersebut ditemukan tindak pidana tinggal ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” pungkasnya.***Red
