Dejurnal.com, Indramayu – Insiden dugaan menghalangi jurnalis dalam melaksanakan tugas pers, berbuntut panjang. Pasca melakukan unjuk rasa di Gedung KPU Senin (14/9/2020) kemarin, akhirnya Koalisi Pers Untuk Demokrasi (KPUD) Kabupaten Indramayu secara resmi mengadukan Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Selasa (15/9/2020).
Pengaduan tersebut secara resmi diterima DKPP dengan bukti tanda terima dokumen nomor 02-15/SET-02/IX/2020 oleh Sekretariat Pengaduan Ratna.
“Kami melanjutkan aspirasi kawan – kawan Pers yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa di KPU Indramayu, dikarenakan tuntutan untuk undur dari posisi Ketua KPU tidak diterima, maka hari ini saluran DKPP kami gunakan,” ujar Koordinator KPUD Indramayu, Ihsan Mahfudz.
Menurutnya, Ketua KPU Indramayu diduga telah melanggar Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, pasal 8 poin 11 serta pasal 19 poin i.
“Kedua aduan tersebut, akan dibuktikan dalam sidang DKPP nanti jika Ketua KPU Indramayu dianggap tidak netral dan telah melakukan upaya menghalang – halangi tugas jurnalistik yang berujung pada aksi unjuk rasa ratusan wartawan kemarin di KPU Indramayu,” ujarnya.
Ihsan menjelaskan bahwa sudah nyata, Ketua KPU tidak memberikan akses seluas luasnya kepada media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan perbuatan itu mengakibatkan awak media unjuk rasa.
“Permohonan maaf Ketua KPU Indramayu dihadapan peserta aksi unjuk rara KPUD, menunjukkan jika hubungan dengan media tidak baik dan tidak mampu melakukan komunikasi selama ini sebagai penyelenggara pemilu,” tandasnya.
Ihsan berharap, langkah aduan ke DKPP ini, memberikan motivasi kepada seluruh penyelenggara pemilu agar dapat menjaga integritas, netralitas, jujur, adil, beradab, profesional serta memahami marwah Pemilu.
Sementara itu, Sekretariat Pengaduan DKPP, Ratna, mengatakan, benar bahwa dokumen pengaduan bernomor 02-15/SET-02/IX/2020 telah diterima di Sekretariat DKPP bagian pengaduan masyarakat.
Dalam tujuh hari kedepan, pihaknya akan melakukan penelitian berkas dan dokumen yang diterima untuk dilakukan perbaikan atau jika memungkin akan diposisikan kepada Pimpinan DKPP untuk tindak lanjut pengaduan tersebut.
“Dokumen ini kami terima dan dinyatakan lengkap, nanti tujuh hari kedepan ada konfirmasi lanjutan,” tuturnya.***Red
