deJurnal.com, CIAMIS. Warga yang membutuhkan layanan pendidikan, perbaikan kondisi rumah, perlindungan sosial hingga penanganan persoalan ketenteraman lingkungan diharapkan tidak lagi menghadapi pelayanan yang berjalan sendiri-sendiri.
Melalui transformasi Posyandu, Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai mendorong pengintegrasian enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Perubahan ini menempatkan Posyandu bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan sebagai salah satu pintu masuk pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas.
Di Kabupaten Ciamis, terdapat 1.623 Posyandu yang berpotensi menjadi simpul pelayanan tersebut.
Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh Posyandu memiliki kapasitas, sistem kerja, dan administrasi yang memadai agar transformasi tidak berhenti pada perubahan nama maupun aturan
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Ciamis, Ny. Hj. Kania Ernawati Herdiat, menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan dan kader dalam menjalankan fungsi baru Posyandu.
Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Optimalisasi dan Percepatan Registrasi Posyandu untuk Mendukung Capaian Enam SPM di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (19/11/2026).ooko
Menurut Kania, perubahan fungsi Posyandu sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menuntut pola pelayanan yang lebih aktif dan terintegrasi.
Posyandu harus mampu mengenali kebutuhan warga, menghubungkan masyarakat dengan perangkat daerah terkait, serta membantu memastikan persoalan pelayanan dasar mendapatkan penanganan.
Enam bidang yang menjadi cakupan Posyandu tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Dengan cakupan tersebut, persoalan warga yang sebelumnya ditangani melalui jalur sektoral diharapkan dapat lebih mudah diidentifikasi dari lingkungan terdekat.
Misalnya, ketika ditemukan anak yang tidak bersekolah, kader dapat membantu menghubungkan keluarga dengan pihak terkait.
Begitu pula ketika terdapat warga yang membutuhkan bantuan sosial atau keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak, informasi tersebut dapat diteruskan untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Artinya, Posyandu kini bukan hanya melayani bidang kesehatan saja, melainkan telah bertransformasi menjadi pelayan enam bidang Standar Pelayanan Minimal yang melibatkan banyak sektor,” ungkap Kania.
Kader Menjadi Penghubung Pelayanan
Salah satu perhatian dalam transformasi Posyandu adalah memperkuat peran kader. Selama ini, kader memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga relatif lebih mudah mengetahui persoalan yang dihadapi warga di lingkungannya
Kania menilai modal sosial tersebut perlu diperkuat dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan kader. Mereka tidak hanya dituntut menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga memahami bagaimana mengenali kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan layanan yang tersedia.
Ia mengingatkan agar Posyandu tidak hanya aktif ketika jadwal penimbangan balita atau saat ada kegiatan tertentu. Keberadaannya harus terus dirasakan masyarakat melalui kegiatan yang berkelanjutan.d
Kania juga menekankan bahwa keberhasilan Posyandu enam SPM tidak mungkin dibebankan kepada kader semata.
.Diperlukan kerja bersama antara camat, kepala desa, kepala puskesmas, TP PKK, dan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap masing-masing bidang pelayanan.
Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral ketika masyarakat membutuhkan pelayanan. Setiap unsur harus saling berkoordinasi agar persoalan warga tidak berhenti hanya karena berkaitan dengan kewenangan instansi yang berbeda.
138 Peserta Disiapkan Percepat Registrasi
Penguatan kapasitas tersebut menjadi salah satu tujuan Workshop Optimalisasi dan Percepatan Registrasi Posyandu yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis.
Kepala DPMD Ciamis, Asep Khalid Fajari, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 138 peserta yang merupakan perwakilan dari 27 Posyandu Model Kecamatan se-Kabupaten Ciamis.
Workshop diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Tim Pembina, kader, dan penanggung jawab atau PIC Posyandu dalam menyusun laporan pelaksanaan enam SPM sekaligus mempercepat proses pendaftaran nomor registrasi Posyandu.
Registrasi menjadi bagian penting dalam penguatan administrasi kelembagaan. Melalui proses tersebut, pendataan dan pelaporan Posyandu diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan terhubung dengan sistem pendataan di tingkat pusat.
Kania berharap Tim Pembina Posyandu di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dapat menindaklanjuti hasil workshop melalui percepatan pembentukan dan penguatan Posyandu enam SPM, penyusunan rencana kerja tahunan, pelaporan secara berjenjang, serta penyelesaian proses registrasi ke Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengingatkan bahwa transformasi Posyandu seharusnya tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan.
Dengan semangat gotong royong, pembagian peran yang jelas, dan koordinasi lintas sektor, perubahan tersebut dapat dijalankan secara bertahap.
Kania berharap 1.623 Posyandu di Kabupaten Ciamis nantinya benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat yang aktif, dekat dengan warga, dan mampu menjawab kebutuhan dasar di lingkungan masing-masing.
“Modal sosial berupa kebersamaan dan gotong royong inilah yang harus kita jaga dan kita jadikan kekuatan untuk membangun Posyandu yang baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Nay Sunarti)

















