Dejurnal.com, CIAMIS. Pengalaman Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah menarik perhatian pemerintah daerah lain. Kali ini, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Jawa Timur, datang ke Kabupaten Ciamis untuk menggali pengalaman sekaligus mempelajari praktik baik percepatan digitalisasi daerah.
Kunjungan tersebut dikemas dalam kegiatan Capacity Building & Replikasi Best Practice Tim Percepatan dan Pengendalian Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman antara Kabupaten Ciamis dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari wilayah kerja BI Kediri, khususnya terkait strategi mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, M.T., mengatakan, ketertarikan BI Kediri terhadap Ciamis tidak terlepas dari sejumlah capaian daerah dalam pengembangan digitalisasi, terutama pada sektor pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda studi banding, melainkan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman mengenai langkah konkret membangun ekosistem digitalisasi daerah.
“Pertama, kita punya semangat Guyub Ngawangun Galuh. Kemudian, ada komitmen kuat dari Bupati dalam mendorong pengembangan digitalisasi, yang juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ini menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi digital di Ciamis,” ujar Andang.
Ia menjelaskan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah memiliki manfaat lebih luas daripada sekadar mengubah sistem pembayaran tunai menjadi nontunai.
Lebih dari itu, penerapan sistem digital dapat membantu memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui sistem pembayaran digital, proses penerimaan dapat berlangsung lebih cepat dan tercatat secara langsung dalam sistem, sehingga meminimalkan potensi kebocoran maupun penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan.
“Ini penting karena masyarakat juga harus memiliki kepercayaan terhadap sistem yang dibangun pemerintah. Dengan transaksi digital, pembayaran bisa lebih cepat, tercatat, dan tidak perlu melalui proses pengumpulan uang secara manual terlebih dahulu. Akuntabilitasnya juga lebih terjaga,” katanya.
Andang menilai, keberhasilan digitalisasi daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Diperlukan komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarperangkat daerah, serta dukungan masyarakat agar penerapannya berjalan optimal.
Karena itu, kegiatan capacity building tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman seluruh unsur TP2DD. Terlebih, percepatan ETPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara konsisten.
Selain berbagi pengalaman, forum ini juga membuka peluang bagi daerah peserta untuk mengadopsi praktik baik yang telah diterapkan Ciamis maupun mengembangkan inovasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.
Bagi Ciamis, berbagi pengalaman tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah digitalisasi yang sudah berjalan.
Transformasi digital pada akhirnya bukan semata-mata soal kecanggihan teknologi, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, pengelolaan keuangan yang transparan, serta penerimaan daerah yang semakin optimal.
Dengan demikian, digitalisasi diharapkan tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi menjadi bagian dari perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Nay Sunarti)
