Dejurna.com, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS H. Dadang Suryana, menanggapi menanggapi persoalan penolakan sebagian warga Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung terhadap rencana pembangunan rumah ibadah di wilayah yang termasuk Dapil 2 itu.
Manatan Kepala Desa Rahayu, induk dari Desa Mekarrahayu itu menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat non Muslim memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan memiliki rumah ibadah. Namun, pelaksanaan pembangunan harus tetap mengikuti prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya tidak memposisikan diri untuk menolak ataupun menyetujui. Masyarakat non Muslim mempunyai hak untuk memiliki rumah ibadah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah seluruh prosedurnya sudah ditempuh dengan baik dan benar sesuai peraturan,” ungkapnya, di sela kegiatan reses di GOR Desa Rahayu, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, persoalan yang muncul harus dilihat secara objektif, terutama menyangkut kelengkapan perizinan, rekomendasi pemerintah desa, serta proses persetujuan masyarakat.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah desa benar-benar didasarkan pada hasil musyawarah dan persetujuan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pengumpulan persetujuan warga, misalnya persetujuan yang awalnya diberikan untuk suatu kepentingan kemudian digunakan atau ditafsirkan sebagai persetujuan pembangunan rumah ibadah.
“Jangan sampai awalnya masyarakat memberikan persetujuan untuk kepentingan lain, kemudian judul atau peruntukannya berubah menjadi persetujuan pembangunan rumah ibadah. Hal seperti itu harus ditelusuri dan dipastikan kebenarannya,” katanya.
H. Dadang Suryana berharap semua pihak dapat mengedepankan ketentuan hukum, keterbukaan, dan komunikasi yang baik agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Prinsipnya, semua pihak harus menghormati hak masyarakat dalam menjalankan ibadah, tetapi prosedur juga wajib ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.***Sopandi
