Dejurnal.com, Bandung – Terciduknya Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berinisial MS dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Jawa Barat terkait dugaan penerimaan uang dari tujuh kepala SMP di Kabupaten Bandung, Jumat (3/1/2020) lalu, menjadi potret buram pendidikan Kabupaten Bandung.
Sebelumnya, Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah (LPPD) sempat mengungkap adanya ketidakberesan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Bandung.
“Jauh-jauh hari sebelum adanya OTT Kabid SMP, LPPD sudah mencium adanya ketidakberesan pelaksanaan DAK,” ujar Juru Bicara LPPD, Risman Hasibuan, pada saat diskusi di Soreang, sebulan lalu.
Risman mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten menerima puluhan milyar DAK yang dibagi kepada tiga bidang, Bidang SD, SMP dan PNF.
“Dalam pelaksanaannya, ada indikasi DAK menjadi bancakan dan tidak mengindahkan regulasi DAK baik Perpres ataupun Permendikbud,” ungkapnya.
Penetrasi DAK, lanjut dia, untuk tahun 2019 aturannya berbeda dengan DAK sebelumnya, dimana DAK dikerjakan secara swakelola dan ada fasilitator yang direkrut untuk mendampingi.
“Indikasinya hal itu tidak dilaksanakan dengan benar, malah ada peluang untuk minta jatah kepada sekolah-sekolah penerima DAK, buktinya ya Kabid SMP yang kena OTT,” ujarnya.
Menurut Risman, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi juga di bidang dan dinas lain yang menerima DAK.
“Ada puluhan bidang di berbagai dinas yang menerima DAK baik fisik ataupun non fisik di Kabupaten Bandung, dan nilai totalnya ratusan miliar, kita punya datanya,” ungkap dia.
Berkaitan dengan hal itu, dejurnal.com mengirimkan surat konfirmasi kepada Bidang SD, SMP dan PNF Dinas Kabupaten Bandung penerima DAK Tahun 2019.
Namun sudah satu bulan lamanya tak ada jawaban, bahkan sampai Kabid SMP terkena OTT, surat konfirmasi dejurnal.com kepada Kabid SD, SMP dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung penerima DAK belum juga dijawab.***Red