• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Dana Desa Nyawa Pembangunan Desa dan Bisa Jadi Perangkap Buat Kades

bydejurnalcom
Minggu, 16 Februari 2020
Reading Time: 2 mins read
ShareTweetSend

Oleh : Marwan Ali Hasan, SH

Kursi jabatan Kepala Desa saat ini termasuk “kursi panas”, tidak sedikit Kepala Desa di negeri ini yang jabatannya dipertaruhkan, bahkan tidak sedikit yang berakhir hotel prodeo. Namun banyak juga kepala desa prestatif dan kinerjanya luar biasa, bahkan melebihi para kepala desa terdahulu yang ada di setiap desa,sehingga kita perlu belajar dari mereka yang berprestasi.

BacaJuga :

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

Panasnya kursi kepala desa karena Dana Desa yang diterima oleh tiap desa dari APBN yang bisa menjadi boomerang buat kepala desa atau menjadi momen untuk membangun desa menuju sejahtera.

Dana Desa diterima oleh kepala desa dengan cara langsung masuk ke rekening desa, dengan cara berbagai syarat yang diatur regulasi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2020.

Tahun ini, penyaluran dana desa dimulai pada bulan Januari 2020 dan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Skema ini berubah dari tahun sebelumnya di mana penyaluran dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40%.Selain perubahan skema penyaluran yang menjadi lebih cepat, pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota hingga kepala desa juga mesti memperhatikan syarat-syarat penyaluran dana desa yang telah diperbarui oleh Kemenkeu. Perubahan tersebut tertuang dalam pasal 24 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Untuk memperoleh penyaluran dana desa tahap I, Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang sebelumnya dipersiapkan dan disampaikan oleh kepala desa.

Pertama, dokumen Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Kedua, peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Selanjutnya untuk memperoleh penyaluran dana desa tahap II, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) dana desa tahun anggaran sebelumnya.Selain itu, juga wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan output dana desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata output minimal 35%.

Terakhir, untuk menerima penyaluran dana desa tahap III, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata output minimal 75%.

Bupati/wali kota juga harus menyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa dari tahun anggaran sebelumnya.

Dokumen-dokumen persyaratan penyaluran dana desa tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) maupun dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi yang disedikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Berdasarkan pasal 26 beleid tersebut, bupati/wali kota yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

“Sisa dana desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya,” demikian ketetuan di PMK.

Disini jelas para Bupati/walikota dan kepala desa berperan penting dalam menyaluran dana desa tidak simpel, dan banyak orang yang tidak mengetahui mekanisme yang sebenarnya. Sehingga terkadang dana desa sebuah issu hangat yang akan dimanfaatkan oleh kepala desa nantinya karena berada didalam rekening desa. Inilah perangkap yang akan membuat kepala desa berurusan dengan hukum.

*) Penulis Direktur ICI Jawa Barat, Tinggal di Kabupaten Karawang

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Apel Kirab Cap Go Meh Digelar Polsek Kota Karawang

Next Post

Kades Kadununggal Gandeng Para Ustad Inisiasi Kesalehan Sosial Guna Tingkatkan SDM

Related Posts

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi
deNews

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi

Jumat, 20 November 2026
Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor
deNews

Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor

Kamis, 19 November 2026
Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas
deNews

Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026
Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh
deNews

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Kamis, 19 November 2026
Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak
deNews

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Kamis, 19 November 2026
Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat
deNews

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

Kamis, 19 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Kolase : Pekerjaan Proyek Irigasi Cipalasari.

Hasil Uji Lab Pasir Merah Tak Bagus, Dinas PU Kabupaten Sukabumi Patut Evaluasi Proyek Irigasi Cipalasari

Rabu, 1 September 2021

Dana CSR Perusahaan Kandang Ayam Manggis Kepada Warga Jamali Belum Signifikan?

Minggu, 3 November 2019

KabarDaerah

Menelisik Pidato Bupati Garut di Paripurna Disaat Polemik Ribuan Pemblokiran Dana Kredit ASN BJB Garut

Sabtu, 16 Oktober 2021

Kades Sundawenang Klarifikasi Tentang Video Penolakan Bansos Gubernur

Senin, 4 Mei 2020

Dua Guru dan Dua Siswa SMPN 3 Lakbok Lolos Program Bina Talenta Indonesia, Bukti Pemerataan Prestasi hingga Daerah

Jumat, 28 November 2025

Bupati Garut Kunjungi Pasien Korban Gejala Keracunan Sate Jebred di Cilawu

Selasa, 10 Oktober 2023

Mutu Beton Rekonstruksi Jalan Salamanjah Kadungora K-350 atau K-300 ?

Senin, 25 April 2022

Kredit Mesra BJB Cabang Garut Sudah Sentuh Ratusan Kelompok UMKM Berbasis Rumah Ibadah

Kamis, 20 Mei 2021

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste