dejurnal.com, Garut – Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam merespons permohonan audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut menuai sorotan. Pasalnya, tiga kali permohonan audiensi yang diajukan secara resmi oleh IWOI Garut belum juga mendapatkan kepastian jadwal pelaksanaan.
Dalam tiga kesempatan berbeda, DPRD Kabupaten Garut selalu menyampaikan surat balasan dengan alasan adanya agenda kedewanan yang berbenturan dengan waktu audiensi yang diajukan. Akibatnya, pertemuan yang diharapkan menjadi ruang dialog dan penyampaian aspirasi tersebut terus mengalami penundaan.
Terakhir, melalui Surat Nomor 400.14.6/1893/DPRD-2026 tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Dila Nurul Fadilah, S.E., pihak DPRD kembali menyampaikan bahwa waktu audiensi yang dimohonkan bertepatan dengan agenda DPRD sehingga pelaksanaannya akan dijadwalkan kembali.
Namun, dalam surat tersebut belum dicantumkan tanggal maupun waktu pengganti yang dapat menjadi kepastian bagi pihak pemohon.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan DPRD Kabupaten Garut dalam membuka ruang komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat. Sebab, audiensi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat maupun organisasi untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta persoalan yang membutuhkan perhatian wakil rakyat.
Ketua Dewan Pembina DPD IWOI Kabupaten Garut, Solihin Afsor, mengungkapkan kepada dejurnal.com pada 19 November, Saya sangat menyayangkan belum adanya kepastian tersebut. Menurutnya, penundaan yang terjadi hingga tiga kali bukan lagi sekadar persoalan teknis pengaturan agenda, melainkan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.
“Kami menyayangkan, tiga kali kami mengajukan permohonan audiensi secara resmi dan prosedural, tiga kali pula DPRD Garut melayangkan surat permakluman penjadwalan ulang. Ini bukan lagi soal teknis agenda, ini soal keseriusan lembaga wakil rakyat dalam menerima aspirasi,” tegas Solihin Afsor.
Ia menilai, DPRD semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan. Sebagai lembaga yang memperoleh mandat dari rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memberikan ruang dialog, termasuk kepada organisasi masyarakat dan insan pers.
Menurutnya, kesibukan agenda kedewanan memang harus dihormati. Namun, alasan tersebut semestinya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian waktu dalam menyampaikan aspirasi.
“Kalau sekadar untuk didengarkan saja harus menunggu sampai tiga kali penjadwalan ulang, lalu untuk apa rakyat menitipkan suaranya? Dewan itu ada karena rakyat. Jangan sampai rakyat merasa dewan hanya ada saat pemilu, tapi absen saat rakyat butuh didengar,” ujarnya.
Solihin juga menegaskan bahwa IWOI Garut selama ini telah menempuh mekanisme yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Permohonan disampaikan melalui surat resmi, etika kelembagaan tetap dijaga, dan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang baik.
Dengan demikian, menurutnya, tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk memandang permohonan audiensi tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap lembaga legislatif.
“Kami tidak menuntut untuk disetujui. Kami hanya menuntut untuk didengarkan. Mendengarkan saja tidak bisa, bagaimana mau menyelesaikan persoalan rakyat?” kata Solihin.
Lebih lanjut, ia menyebut penundaan yang berulang tanpa disertai kepastian jadwal dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjadi salah satu saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Ia pun mempertanyakan apakah DPRD Kabupaten Garut masih memberikan ruang yang cukup bagi kritik, masukan, dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait persoalan dunia pendidikan yang menjadi salah satu perhatian IWOI Garut.
“Jangan sampai publik menilai DPRD Garut sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap semua informasi yang sedang berkembang, khususnya di dunia pendidikan. Kami masih menghormati dan menghargai lembaga ini. Justru karena kami menghormati, kami datang dengan surat, bukan dengan teriakan. Tapi penghormatan itu jangan dibalas dengan penundaan yang berulang, dan tak pasti kapan penjadwalan ulang yang dimaksud,” pungkasnya.
Bagi IWOI Garut, audiensi bukan semata-mata tentang kepentingan organisasi, melainkan bagian dari upaya membangun komunikasi dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, kepastian jadwal menjadi hal mendasar agar ruang dialog antara organisasi dan lembaga legislatif dapat benar-benar terwujud.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat kepastian mengenai jadwal baru audiensi dari DPRD Kabupaten Garut. Surat terakhir yang diterima IWOI Garut hanya menyebutkan bahwa pertemuan akan dijadwalkan kembali tanpa mencantumkan tanggal pelaksanaannya.
IWOI Garut berharap DPRD Kabupaten Garut segera memberikan kepastian jadwal dan tidak membiarkan permohonan audiensi tersebut terus menggantung tanpa kejelasan.
Sebab, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD tidak hanya dituntut hadir dalam agenda formal kedewanan, tetapi juga harus mampu membuka ruang komunikasi, menerima kritik, serta mendengarkan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.***Deri Acong













