Dejurnal.com, Garut – Ketua DPC Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kabupaten Garut Enan menilai penyerapan dan pelaksanaan APBD 2018 maupun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Garut tidak terlepas dari peran SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas.
Hal itu disampaikan Enan kepada dejurnal.com saat disambangi di sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Garut menyikapi adanya audiensi terkait penanggulan bencana yang dilaksanakan BPBD.
“SKPD yang dianggap tidak mampu, Kepala Dinasnya yaa harus diganti,” tandasnya.
Namun demikian, lanjut Enan, wewenang penggantian Kepala Dinas itu ada di Bupati, dan hal itu belum bisa dilakukan karena terkendala aturan.
“Kebijakan Bupati sudah baik, apalagi dengan diraihnya WTP, hanya para kepala dinas sebagai menterinya ini yang tak mampu mengimplementasikan kebijakan Bupati,” tandasnya.
Sebagai partai pengusung, tambah Enan, kita tentu memberi masukan juga kepada Bupati terhadap kebijakan dan kinerja SKPD.
“Apalagi kepala SKPD yang tidak selaras dengan kebijakan Bupati dan berimbas merugikan kepentingan rakyat Garut karena tak mampu bekerja, harus diganti,” pungkasnya.**Rachmanesha/Yohaness
