Dejurnal.com, Garut – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kabupaten Garut menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut tidak profesional dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SD. Pasalnya, SD yang menerima DAK diduga bukan berasal dari akurasi faktual berdasarkan survey lapangan, juga besaran anggaran kebutuhan dilaksanakan dengan pola pukul rata.
“Ketidakprofesionalan dalam tata kelola DAK, selain maladministrasi juga bisa menimbulkan ketidakefektifan penerapan anggaran dan rentan diselewengkan,” tandas Ketua GNPK RI Kabupaten Garut, H. Kinkin Miftah Aqil, SH kepada dejurnal.com di kediamannya, Senin (26/10/2020).
Menurut Kinkin, sudah jauh-jauh hari GNPK memantau pelaksanaan DAK di beberapa lokasi SD penerima DAK. “Ada banyak kejanggalan yang kami temukan dan menjadi catatan bagi kami untuk bahan koreksi dan laporan ke berbagai pihak,” ujarnya.
Lanjut Kinkin, memang terlalu dini untuk berbicara ada indikasi penyimpangan dari pelaksanaan DAK 2020 ini. “Namun gejala ketidakprofesionalan Disdik Garut dalam mengelola DAK Tahun 2020 sudah sangat kentara,” tandasnya.
Satu contoh, imbuh Kinkin, ada sekolah yang kebutuhan anggarannya hanya rehab ringan namun diberi anggaran rehab berat sehingga dalam penetrasinya tanpa arah. “Yang penting bagaimana anggaran diserap dan bisa dihabiskan walaupun untuk hal yang tidak penting,” ungkapnya.
Hal itu berbanding lurus dengan kinerja fasilitator yang juga dianggap tidak piawai dalam mendampingi Panitia Pembangunan Sekolah (P2S). ” Dengan jumlah fasilitstor sebanyak 41 dengan beban kerja 1:5, harusnya pelaksanaan DAK bisa jadi lebih baik baik dari tahun kemarin, namun ini malah makin amburadul,” tuturnya.
Kinkin pun menegaskan akan mengawal pelaksanaan DAK 2020 Kabupaten Garut yang nilainya Rp 28 Milyar. “Temuan dugaan mal administrasi atau adanya indikasi korupsi tentu akan kami lanjutkan ke pihak terkait sebagai bahan koreksi kepada Disdik Garut,” pungkasnya.***Raesha
