Dejurnal.com, Garut – Masyarakat Cikelet khususnya Desa Tipar dan Desa Karangsari mengeluhkan proyek jembatan gantung penghubung antara Desa Tipar dan Desa Karangsari. Pasalnya, selain kualitas pekerjaan buruk, pelaksana proyek tidak kooperatif dengan pihak pemerintah desa serta meninggalkan hutang kepada pekerja lokal alias tidak dibayar.
Mantan PJs Kepala Desa Tipar Kecamatan Cikelet Ucup mengaku tidak tahu banyak tentang proyek jembatan gantung penghubung desa Tipar dan Karangsari.
“Waktu itu ada yang datang berkoordinasi ke kantor desa bahwa ia wakil dari pemborong proyek jembatan gantung penghubung desa Tipar – Karangsari,” terangnya saat dikunjungi dejurnal.com di rumahnya, Desa Cijambe Cikelet, Kamis (31/10/2019).
Namun, lanjut Yusup, tak banyak yang dibicarakan dan juga tak ada dokumen yang diberikan seperti pekerjaan ini dari mana, anggarannya berapa.
“Pokoknya gelap sama sekali, tapi coba ke mantan Kepala Desa Tipar Ade Suherman, ia pasti tahu karena yang bersangkutan ikut melaksanakan pekerjaan tersebut,” kata Yusup.
Mantan Kepala Desa Tipar, Ade Suherman yang dihubungi via telepon membenarkan informasi proyek jembatan gantung penghubung Tipar Karangsari yang bermasalah.
“Ya kang, saya ikut nge sub di proyek itu dan belum dibayar, makanya ada barang-barang perusahaan pelaksana yang saya ambil sebagai jaminan,” terangnya.
Ade menerangkan bahwa proyek jembatan gantung tersebut dari Kementrian PUPR dengan nilai Rp 1,9 miliar.
“Pemborongnya PT Visicon, kalau tidak salah,” tandasnya.
Penelusuran dejurnal.com di proyek jembatan gantung itu memang ada beberapa kejanggalan, selain tak ada papan informasi yang menerangkan detail proyek juga secara kasat mata hasil pekerjaannya tidak bagus.
“Kalau hujan datang, pasti bakal amburadul pa, saya juga sempat lewat pake motor dan terperosok karena betonnya hancur,” ujar Maman, salah satu warga di Cikelet.
Dejurnal.com pun mencoba menelusuri LPSE Kementrian PUPR dan LPSE Jawa Barat, namun tak ada pengumuman adanya proyek jembatan gantung penghubung desa Tipar – Karangsari.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Garut Hari Hardiman menjawab pendek bahwa pelaksanaan program kegiatan tersebut langsung dari Kementrian PUPR.
Demikian juga Sekretaris Dinas PUPR tidak banyak berkomentar terkait proyek tersebut.
“Bukan kewenangan kabupaten, karena proyek pengelolaannya langsung dari kementrian,” ujarnya pendek.***Rachmanesha/Yohaness
