Dejurnal.com, Bandung – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), untuk melakukan pendataan di tiap sekolah. Diterapkannya metode belajar di rumah, dengan mensinergikan koordinasi pihak sekolah dan orang tua, membuat seluruh kegiatan perekonomian di lingkungan pendidikan itu terhenti.
“Banyak pedagang cireng, cilok, batagor, baso ikan dan sejenisnya, tidak lagi berjualan karena di sekolah tidak ada lagi aktivitas. Mungkin ada sebagian yang pulang kampung, tapi saya kira tidak sedikit juga warga lokal asal Kabupaten Bandung,” ujar Bupati Dadang Naser di Rumah Jabatannya di Soreang, Kamis (2/4/2020).
Pendataan, tutur bupati, dilakukan melalui koordinasi dengan kepala sekolah masing-masing. Ia mengatakan, pihak sekolah sudah seharusnya memiliki data pedagang yang sehari-harinya berjualan di lingkungan tersebut.
“Diprioritaskan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di halaman atau depan gerbang sekolah. Dalam pengertian memakai roda atau ‘ditanggung’, bukan pemilik kantin atau warung yang menetap. Inventarisir datanya, jika memang domisilinya di Kabupaten Bandung, sampaikan data itu ke pihak desa dan kecamatan,” tutur bupati.
Akan tetapi, imbuh Dadang Naser, data yang diistilahkan pemerintah provinsi (pemprov) sebagai miskin baru (misbar) tersebut, tidak dicampuradukkan dengan data kemiskinan yang sudah dimiliki Dinas Sosial (Dinsos).
“Misbar ini status yang ditujukan bagi mereka, yang kehilangan penghasilan setelah wabah covid-19 merebak. Jadi jangan disatukan datanya dengan data kemiskinan yang ada di Dinsos,” imbuh Dadang Naser.
Selain Disdik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pun harus melakukan pendataan yang sama. Bedanya, kata Dadang, hal itu dilakukan di kawasan wisata yang juga tengah menurun dari sisi kunjungan wisatawan.
“Disparbud harus berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata. Di sana ada juru parkir, pedagang asongan, kuliner atau asesoris, dan pelaku usaha lainnya, yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari sana. Lakukan pendataan dengan secermat mungkin, jangan sampai ada pemilik kios yang usahanya ada di mana-mana ikut terdata juga,” imbuh Kang DN.
Dari sisi distribusi ketersediaan pangan, penyediaan pasar komoditas pertanian yang digagas Dinas Pertanian (Distan), juga harus menyentuh masyarakat yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian. Sinergitas Distan dengan Aspartan (Asosiasi Pasar Tani) Sabilulungan itu, paparnya, dapat menyentuh masyarakat di pelosok-pelosok.
“Kerjasamakan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk merangkul jasa ojek pangkalan. Berhubung warga sedang diam di rumah, otomatis akan sepi penumpang. Nah, biar usaha mereka tetap berjalan, dan kebutuhan warga akan sayuran juga terpenuhi, upayakan rangkul mereka,” paparnya.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Disdik (Kadisdik) Kabupaten Bandung H. Juhana menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan surat permohonan. Surat tersebut antara lain ditujukan kepada koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan, dan kepada kepala satuan pendidikan di bawah kewenangan Disdik, yaitu PAUD, TK, SD dan SMP.
Sementara surat lainnya ditujukan pada kantor kementerian agama yang membawahi satuan pendidikan lingkup madrasah, yaitu RA, MI, MTs dan MA, serta pada cabang Disdik Provinsi Jawa Barat yang membawahi sekolah setingkat SMA, SMK dan SLB.
“Intinya kami meminta, para pedagang terdampak miskin baru karena pandemi global ini didata, sesuai instruksi Pak Bupati. Kemudian data tersebut dapat diunggah masing-masing instansi, yaitu melalui aplikasi online yang sudah kami tentukan. Kami tunggu inputnya sampai dengan tanggal 3 April 2020,” jelas Kadisdik.
Sampai hari Kamis 2 April 2020, Juhana menyebutkan, data yang masuk sudah mencapai sekitar 880 sekolah dari berbagai tingkatan. “Dari total kurang lebih sejumlah 2000 sekolah dari berbagai tingkatan di Kabupaten Bandung, saat ini sudah masuk 48% atau sekitar 880 sekolah. Mudah-mudahan besok seluruh sekolah bisa menyelesaikan pendataan ini,” sebut Juhana
Langkah berikutnya, pihak Disdik akan berkoordinasi dengan Dinsos. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada duplikasi data, sehingga akan tepat sasaran bila ada pendistribusian bantuan.
“Setelah data kami sinkronkan dengan yang ada di Dinsos, kami akan sampaikan data tersebut ke pemerintah kecamatan dan desa. Mudah-mudahan upaya ini nantinya akan meringankan mereka yang menggantungkan hidupnya di lingkungan sekolah,” pungkas Juhana.***Sopandi
