Dejurnal.com, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Garut. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kapasitas, serta memperjuangkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Garut.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati Garut memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mengambil prakarsa menyusun Raperda tersebut. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian lembaga legislatif terhadap keberadaan petani yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Bupati menilai, petani bukan sekadar kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas produksi pertanian, melainkan salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan, menggerakkan perekonomian pedesaan, serta menopang kebutuhan hidup masyarakat secara luas.
Karena itu, keberadaan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani dinilai penting agar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor pertanian dapat ditangani melalui kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Garut mendukung pembahasan Raperda tersebut. Namun, ia juga meminta agar DPRD melengkapi berbagai data dan informasi yang diperlukan sehingga substansi regulasi benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi para petani di lapangan.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Menurutnya, kelengkapan data menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan peraturan daerah. Sebab, kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan kondisi objektif, kebutuhan masyarakat, serta persoalan riil yang terjadi di sektor pertanian.
Dengan demikian, Raperda yang nantinya disahkan tidak hanya menjadi produk hukum administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan petani dan memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha pertanian.
Petani Memiliki Peran Strategis bagi Ketahanan Pangan Garut
Lebih lanjut, Bupati Garut menyoroti besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian di Kabupaten Garut. Keberadaan mereka memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Ia menilai, besarnya peranan petani harus diimbangi dengan perhatian dan kebijakan pemerintah yang memadai, terutama dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih kuat dan memberikan kepastian bagi para pelakunya.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata. Para petani merupakan bagian penting dari rantai ketahanan pangan daerah yang membutuhkan dukungan nyata, mulai dari proses produksi hingga hasil pertanian dapat dipasarkan dan memberikan keuntungan yang layak.
Jangan Hanya Menjadi Regulasi, Harus Ada Manfaat Nyata bagi Petani
Pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat tani.
Sejumlah aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyempurnaan regulasi tersebut antara lain perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses terhadap sarana produksi, ketersediaan pupuk, penguatan infrastruktur irigasi, akses permodalan, pendampingan dan penyuluhan, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga kepastian akses pasar dan harga hasil pertanian.
Selain itu, pemberdayaan petani juga perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan kelompok tani, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani agar mereka tidak terus berada dalam posisi lemah dalam rantai perdagangan hasil pertanian.
Tantangan sektor pertanian saat ini semakin kompleks. Perubahan iklim, ketidakpastian harga komoditas, meningkatnya biaya produksi, keterbatasan sarana prasarana, serta persoalan distribusi hasil panen menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Oleh sebab itu, kehadiran Perda nantinya diharapkan tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi harus disertai program konkret, alokasi anggaran yang memadai, koordinasi lintas perangkat daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.
Bupati Garut berharap proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan Raperda ini bukan hanya diukur dari selesainya proses legislasi atau disahkannya sebuah peraturan daerah. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat kemandirian sektor pertanian, melindungi kepentingan petani, serta menjamin keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Garut.
Dengan adanya sinergi antara Pemkab Garut dan DPRD, diharapkan sektor pertanian semakin berkembang dan para petani memperoleh perhatian yang sebanding dengan besarnya kontribusi mereka bagi pembangunan dan ketahanan pangan daerah.***Willyesha
