Dejurnal.com, Bandung – Desa Cinangggela Kecamatan Pacet, berkesempatan sebagai tempat reses masa sidang Ii Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Golkar Dapil VI, H.Firman B Sumantri MBA, yang berlangsung di aula Desa Cinanggela, Senin (13/2/2023).
Reses dihadiri Kepala Desa Cinanggela, beserta jajarannya, RT, RW, kader posyandu, para pengurus Partai Golkar desa maupun kecamatan, serta Seluruh elemen masyarakat lainnya yang hadir,
Seusai acara, H.Firman B Sumantri MBA, anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Golkar Dapil VI kepada Dejurnal.com mengatakan, dari reses yang diharapkan pertama usulan itu dari semua mulai pa kades sendiri supaya ada bantuan dari Pemda untuk menyelesaikan kantornya, yang kedua itu jalan yang di harapkan yaitu jalan seke panjangnya lebih kurang 4 km dari yang sudah diperbaiki 2 km jadi sehingga masih kurang 2 km dan tahun ini akan di perbaiki lagi di cor, mungkin 200 meteran jadi masih banyak.
“Tentu ini menjadikan juga PR kami atau mengusahakan juga aspirasi ini bisa terealisasikan jalannya dan jalan seke juga. Ketiga , ini bisa PR kami keinginan UMKM ini maju tentu disini harus ada bantuan – bantuan juga yang menyentuh UMKM termasuk didalamnya pinjaman dana bergulir yang belum tersentuh ke wilayah desa cinanggela
“jadi kami akan sampaikan juga ke BPR agar masuk kewilayah desa Cinanggela, untuk menyalurkan dana bergulir yang tanpa bunga tanpa jaminan dan harus ada manfaatnya bagi warga cinanggela,” Ucapnya.
Terakhir , lanjut Firmas, mungkin usulan – usulan ini berkaitan dengan kelangkaan pupuk ini yang harus diatasi segera.karena sekarang musim tanam tapi persediaan pupuk itu tidak ada.ini yang menjadi PR kami.juga tentunya itu juga masih ada satu lagi jalan usaha taninya.”
“Jadi Ker mah Putuk Teaya, kalau nanti ada hasil, hasilnya ini sudah maksimal diangkutnya karena tidak ada jalan usaha tani, nah itu akan saya usulkan untuk wilayah mana saja nanti kami data dengan pa kadesnya supaya tersentuh dengan pembangunan jalan usaha tani. harapan saya menampung aspirasi ini adalah aspirasi ini bisa terealisasikan memang secara aturan ha min satu berarti harus untuk tahun depan tapi kami juga berpilah memilih kalau ada yang lebih prioritas tentu ini yang harus di utamakan.kami dan harus konsultasi juga dengan dinas – dinas mana saja terutama nanti ada di anggaran perubahan,” Pungkasnya.***Agus Rachmat
