Dejurnal.com, Garut – Polemik atas sikap dan pernyataan Bupati Garut bahwa BOP DPRD, setengah dari BOP Bupati dan Wakil Bupati Garut, terus menjadi sorotan dari beberapa aktivis dan awak media, mendapat tanggapan serius dari Yudha Puja Turnawan Anggota DPRD Kab. Garut dari Fraksi PDIP.
Selepas Rapat Pansus 2019 – 2024 di Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Yudha mengatakan, terkait masalah BOP yang ramai diangkat beberapa awak media, sebenarnya tidak ada BOP untuk Para Anggota Dewan.
“BOP tersebut hanya untuk empat pimpinan DPRD Garut sebesar Rp. 393 juta dalam satu tahun. Itupun anggarannya disimpan di Belanja Tidak Langsung (BTL),” ujarnya, Selasa (11/6/2019), sambil ngopi bareng di Simpang Tiga Jl. Patriot Tarogong Kidul Garut dengan beberapa awak media dan aktivis yang ada saat itu.
Lebih lanjut Yudha mengungkapkan, jika berbicara anggaran kesekretariatan DPRD pada tahun 2019, totalnya Rp 31,538 miliyar, dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 6,063 Miliyar serta Belanja Langsung (BL) Rp 25,475 miliyar.
“Angka itu pun sebenarnya masih jauh di bandingkan DPRD di Kabupaten /Kota di Jawa Barat. DPRD Kita hanya sepertiganya dari kabupaten lainnya,” tegasnya.
Menurut ia, untuk kebutuhan kegiatan rapat dengar pendapat, paripurna, reses, kunjungan kerja dewan, dan mamin, anggarannya di ambil dari Belanja Langsung ( BL ) yang nilainya sekitar Rp 25,475 Miliyar.
“Ya, kalau diakumulasikan untuk mamin saja dalam satu tahun Rp 4 miliyar. Jadi kalau bahasanya BOP itu salah. Jika dihitung secara keseluruhan berdasarkan DPA untuk hal Gaji , tunjangan anggota DPRD, anggaran kesekretariatan justru lebih besar, dalam satu tahunnya saja, untuk kebutuhannya mencapi sekitar Rp. 52 Miliyar. Sementara untuk gaji dan tunjangan 50 orang anggota DPRD dalam satu tahun sekitar Rp. 27 Miliyar, Ia juga bertanya angka Rp 46 miliyar BOP DPRD itu dari mana. Justru kalau dihitung keseluruhannya bukan 46 Miliyar tapi Rp.52 Miliyar untuk kebutuhan gaji dan anggaran lainnya,” paparnya.
Yudha juga mengakui, untuk anggaran SPPD anggota DPRD Kab. Garut saja dalam Provinsi hanya Rp. 850 ribu / satu hari. Berbeda dengan DPRD lain. Contohnya DPRD Kota Bandung kalau kunjungan kerja ke Garut SPPDnya mencapi 2 Juta lebih.
“Sementara untuk SPPD keluar Provinsi sekiatar Rp 1,3 Juta. Kalau terkait hotel oleh negara, namun kendati demikian, berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ” Pungkas Yudha.***
Yohaness
