Dejurnal.com, Garut – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut Hayu Susilo menegaskan untuk melaporkan dan akan menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang agar diproses jika ada Kepala Desa (Kades) yang melakukan pungutan di luar aturan yang telah ditentukan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL).
Hal itu disampaikan Kepala BPN Kabupaten Garut yang mendapatkan laporan dari Forum Bandung Indonesia (FBI) terkait adanya pungutan PTSL di Kabupaten Garut yang melebihi aturan yang diamanatkan SKB Tiga Mentri Tentang PTSL.
“Jika ada datanya desa yang memungut lebih dari aturan, silahkan laporkan, nanti kami proses,” tegasnya kepada dejurnal.com di kantornya, Kamis (5/4/2018).
Pihak BPN, lanjut Hayu, ingin program PTSL sukses tanpa dikotori hal-hal yang justru akan menyudutkan BPN.
“Kami tak mau orang lain yang berbuat dan makan, BPN yang terkena getahnya,” tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut Hayu, pihak BPN pun sudah berkoordinasi dengan Polres, Kejari, Pemda dan Korem agar program PTSL yang digulirkan pemerintah pusat ini berhasil.
“Makanya saya minta semua pihak untuk ikut mensukseskan program PTSL ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua FBI Jawa Barat Umar Yakub mengungkapkan, program PTSL di Kabupaten Garut diwarnai bau pungli (pungutan liar) yang keluar dari koridor aturan SKB Tiga Menteri Tentang PTSL yang mengatur bahwa pungutan untuk wilayah V (Jawa Bali) Rp. 150.000.
“Fakta di lapangan, banyak desa di Kabupaten Garut yang memungut PTSL berkisar Rp 250 – Rp 300 ribu,” tandasnya.
Umar berjanji akan menginventarisir desa-desa yang melakukan pungutan PTSL lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri dan melaporkannya ke pihak-pihak terkait.
“Perintah kepala BPN Kabupaten Garut saya apresiasi dan disambut baik oleh kami,” ucap Umar.***
Rachman Esha