Warga geram dengan kelakuan Kepala Desa Selamanik pada tanggal 3 Agustus 2018 BPN membagikan 500 sertipikat PTSL 2017 langsung kepada penerima, sesuai janji pada pemberitaan sebelumnya BPN akan membagikan 1000 sertipikat PTSL yang belum terbit di 3 Desa khusus nya Selamanik 500 dan sisa nya untuk di 2 Desa yang belum namun sertipikat tersebut di ambil lagi dan ditahan pihak Desa.
Salah seorang RT Warga Selamanik memaparkan, ” BPN sudah membagikan sertipikat kepada masyarakat namun di tarik kembali dengan alasan akan di agendakan kembali,dan pengambilan mesti ada rekom dari RT” kata kadus, menurutnya gelagat Kades akan memancing amarah Warga yang sudah cukup sabar menunggu dari tahun 2017” ucapnya saat di temui 15 agustus 2018.
Hardedi Soharto dari Supermasi Hukum REKLASSEERING sekaligus ketua BPBN ( Barisan Patriot Bela Negara ) Ciamis mengatakan kepada kami bahwa diri nya menerima laporan dari masyarakat katanya 500 sertipikat PTSL ditarik kembali dan ditahan Kades, ini jelas melanggar HAM yang mana ada hak masyarakat yang di rampas, selagi itu PTSL 2017 belum mempunyai dasar hukum yang jelas untuk meminta atau mematok harga kepada masyarakat , jadi bisa di katakan pungli juga, beda hal nya dengan sekarang ada SK 3 Mentri dan PERBUP nya jadi jelas dasar hukumnya untuk mengambil uang dari masyarakat dengan nilai khusus di pulau jawa tidak boleh lebih dari Rp 150 rb ” tuturnya.
Kepala Desa Selamanik, Dodi Herdiawan membenarkan bahwa sertifikat itu di tahan “Tapi bukan bahasanya di tahan namun lebih kepada beres administrasi, karena honor Yuridis Desa banyak yang belum menerima, ketika ini ada sisa maka kami akan kembalikan lagi kepada masyarakat adapun administrasi disini Rp 100rb ” tutur nya.
“Untuk sisa sertifikat yang belum terselesaikan sekitar 3000 bidang lagi kami akan secepat nya membereskan, namun dalam hal ini pihak BPN jangan hanya bisa menyuruh kita, tapi tolong datang langsung ke lapangan supaya lebih cepat penyelesainnya” ucapnya saat di temui di kantor Desa Selamanik, dan berjanji usai didatangi awak media & Lekraseering sore itu juga akan di bagikan lantaran mengakui tindakan mengambil dan menahan Sertipikat itu melanggar HAM.
