Dejurnal.com, Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang yang akan mengucurkan dana sebesar Rp 13 miliar dalam program Karawang Cerdas 2019 untuk beasiswa bagi SMA dan SMK serta perguruan tinggi jalur KETM dan prestasi akan menolak permohonan murid dan sekolah bila usulannya ditenggarai fiktip. Tim akan verifikasi penerima manfaat dan akan melakukan kroscek ke lapangan secara door to door bila pada akhirnya ditemukan manipulasi data KETM, akan dibatalkan beasiswanya.
Hal ini ditegaskan Kabid Pemkesos Bappeda Karawang Dedi Nuryadi Ms. kepada Dejurnal.com dikantornya saat menanggapi adanya dugaan manipaulasi data KETM pada PPDB SMAN I Karawang Barat pada tahun ajaran 2019 yang ditemukan BPN ICI Jabar, Rabu (28/8/2019).
“Pemkab melalui Tim verifikasi program KC akan meminta berita acara para Kepala Sekolah dan fakta integritas sebelum bantuan beasiswa KETM dan prestasi dicairkan,” tandasnya.
Menurut Dedi, program bantuan beasiswa KC akan lebih selektip karena melibatkan OPD terkait seperti Disdikpora, Disdukcapil, Dinsos, Kepala KCD Pendidikan Wil IV, para Camat hingga kepala desa guna mempersempit terjadinya pemalsuan data KETM.
“Kendati para kepsek membuat berita acara dan pernyatan murid miskin dan prestasi namun Tim KC tetap akan verifikasi hingga ke rumah para penerima manfaat beasisawa dimaksud,” ujarnya.
Hal ini, lanjut Dedi, guna menghindari data KETM fiktip, sehingga betul-betul kucuran dana APBD Karawang diterima orang yang berhak.
“Masa orang kaya mau menerima bantuan KETM, jelas itu tidak benar,” tegas Dedi.
Sementara itu, Direktur BPN ICI Jabar Heryawan Azizi mengapresiasi rencana Pemkab Karawang selektif dan hati-hati dalam mempenetrasikan program Karawang Cerdas.
“Hal ini perlu, karena tidak menutup kemungkinan adanya sekolah-sekolah yang berbuat nakal dengan memasukan siswa/orang tua mampu namun dimasukan kategori miskin,” tegasnya.
Saat ini pun, lanjut Herry, dugaan manipulasi data siswa miskin di SMA Negeri 1 Karawang masih kami dalami, terutama jika ditemukan manipulasi yang mengarah kepada ranah pidana. Hal itu sempat klarifikasi kepada Kepala SMAN1 namun hingga saat ini tidak ada jawaban.
“Untuk itu Kami menghimbau kepada Pemkab Karawang lebih selektif dan berhati-hati,” pungkasnya.***Rif