Dejurnal.com, Karawang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Karawang tahun 2019 kemungkinan bakal mengalami defisit bila penggunaan dan pendapatan tidak seimbang sehingga butuh efesiensi anggaran diberbagai sektor baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung agar seimbang dengan anggaran yang masuk APBD karena hingga bulan September 2019 pendapatan daerah yang masuk APBD baru memcapai Rp 2,874 triliun, masih jauh dari taget yang sudah ditetapkan APBD sebesar Rp 4,74 triliiun sehingga harus dilakukan efesiensi anggaran di setiap OPD.
“Bila yang belum dilaksanakan dan kurang rasional ya ditunda dulu kegiatannya namun tidak mengganggu kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sedang dikerjakan hal itu berlalu di semua OPD lingkup Pemkab Karawang,” kata Kepala BPAD Hadis Herdiana SH kepada dejurnal.com rabu (18/9/2019) di ruang kerjanya .
Menurut Hadis saat ini pendapatan daerah yang masuk APBD baru mencapai RP 2,874 triliun, dana tersebut digunakan untuk belanja langsung Rp 936,568 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,302 triliun.
Sehingga dibutuhkan efesiensi anggaran dan peningkatan PAD dan pajak lainnya diluar pajak daerah dan masukan dari sumber lainnya.
Yang bisa menguatkan APBD Karawang untuk dapat merealisasikan berbagai kebutuhan public yang sudah masuk dalam RPJMD.
Kendati demikian pihaknya optimis APBD Karawang tidak akan mengalami defisit anggaran mengingat masih ada waktu untuk menggali berbagai potensi daerah karena bulan depan sudah masuk anggaran perubahan APBD yang bakal mensingkronkan besaran pendapatan dan belaja daerah mana yang rasional dan penting dan juga anggaran mana yang tidak perlu dibelanjakan.
Dikatakannya untuk biaya Pilbup 2020 TAPD sudah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp 3,9 miliar hal itu sudah dilalukan rapat dengan KPU, sekaligus menghitung kebutuhan pilbup dari mulai tahapan hingga pelantikan akan di bakc up kebutuhan seluruhnya pada APBD 2020 nanti.
“Ujungnya nanti akan klop jadi defisit tidak akan terjadi pada APBD 2019,” ungkap Hadis.***Rif
