Dejurnal.com, PURWAKARTA,
Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 20-21 September 2019 menghasilkan sejumlah program penting.
Rapat Pleno PBNU membahas beberapa isu aktual yang menjadi perhatian khusus antara lain urgensi perubahan, modifikasi, dan bahkan migrasi pola dakwah guna merespons tantangan zaman.
Rapat Pleno juga merekomendasikan kepada Lembaga Badan Otonom (Banom) di kalangan pelajar dan Mahasiswa (IPNU, IPPNU dan PMII) untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur untuk memangkas pertumbuhan gerakan konservatisme yang bersemai di kalangan sekolah dan perguruan tinggi.
Karena itu, sebagai langkah konkret menyongsong Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menetapkan enam rekomendasi yaitu pertama Penanganan Masjid, terutama Masjid BUMN. Melihat pentingnya peran masjid-masjid dan musala, program NU dari pusat hingga ranting dan anak ranting menjelang Muktamar tahun 2020 harus mengutamakan penggarapan masjid secara lebih intensif.
Hal itu bisa ditempuh dan dimulai dari melakukan program-program konkret keseharian sampai dengan pemberdayaan masjid guna memajukan kemasalahan umat.
Menghidupkan Lembaga Dakwah via Medsos Nahdlatul Ulama herus lebih intensif dalam mengembangkan kerja dakwah melalui media sosial (medsos). Medsos harus diisi dan dipenuhi oleh konten-konten Aswaja. “Pasar bebas agama” di medsos harus dimenangkan dan dikuasai NU.
“Tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar harus dijawab. Fitnah harus diluruskan. Tabayun harus dilakukan. Nama baik NU, marwah dan kemuliaan para kiai, para ulama harus direhabilitasi dan dipulihkan,” kata Said Aqil dalam keterangan tertulis yang , beberapa waktu yang lalu
Ketiga, pengkaderan Membangkitkan Hamasah Nahdliyah dan Kader Mumpuni Pengkaderan dengan segenap tingkatannya: PPWK (khusus jajaran Syuriyah), MKNU (untuk pengurus NU), PKPNU (untuk kader-kader profesional), dan jenis pengkaderan lain harus dimaksimalkan.
“Demikian juga dengan pelatihan teknis dan keahlian khusus yang strategis seperti penguatan IT, medsos, produksi film pendek, video dakwah, desain grafis dan lain-lain,” ujar Kiai Said.
Keempat, Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi Usaha ekstra untuk memajukan pendidikan diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana. Inovasi diperlukan untuk membangun keunggulan dan menjadi daya tarik kepada calon mahasiswa.
Program beasiswa harus disediakan untuk menarik mahasiswa untuk kuliah di universitas-universitas NU sekaligus sebagai penguatan pendidikan kader-kader Nahdliyyin di bawah. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan pendidikan tinggi di luar negeri harus digalakkan.
Kelima, Mengadvokasi RUU Pesantren, RUU PKS dan RUU KUHP serta RUU Pertanahan Jika RUU Pesantren sudah disahkan menjadi UU Pesantren dan Pendidikan Kegamaan, harus dikawal agar bermanfaat bagi pesantren dan tidak justru membawa mafsadah bagi pesantren.
Langkah konkret dan nyata guna mengawal implmentasi UU tersebut harus dirumuskan lebih tajam dan terukur. Selain itu rapat pleno juga mendorong segera disahkannya RUU PKS dan RUU KUHP. Sedangkan terhadap RUU Pertanahan agar dilakukan Carry Over.
Terkait RUU Pesantren, Kiai Said Aqil Siroj mengatakan, PBNU mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren.
Menurut Said Aqil, terdapat lima unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai pesantren. Yaitu kiai, santri, masjid/musala, pondokan/asrama dan kitab kuning.
“Kurang satu unsur saja, makna pesantren akan teredusir. Tanpa kitab kuning, pesantren tidak dapat mengemban risalah kenabian,” kata Said Aqil.
Keenam, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penyiapan Kelembagaan Harus ada upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan peran NU dalam bidang ekonomi. Program ekonomi keumatan harus dimulai dengan kerja-kerja nyata yang langsung memberikan dampak kepada Nahdliyyin.***Budy