Dejurnal.com, Karawang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang akan menerapkan dan melaksanakan amanat Perda Nomor 15 tahun 2018 pasal 6 ayat 2 tentang tarif pajak daerah sewa rumah kost dan kontrakan setiap bulan sebesar 5 persen untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Karawang Tahun Anggaran 2019.
Perda tersebut sudah masuk lembaran daerah dan harus dilaksanakan oleh Bapenda selaku leading sector Badan Pendapatan Daerah setelah sebelumnya dilalukan kajian oleh DPRD dan Pemkab Karawang, kemungkinan saat ini mulai diterapkan kepada para pemilik rumah kost dan kontrakan yang mempunyai dan menyewakan 10 rumah kost dan kontrakan setiap bulanya sebesar 5 persen dari hasil pembayaran sewa bulanan .
Hal itu dikatakan PLT Kepala Bapenda Akhmad Mustopa yang didampingi Kasubagnya D Sudrajat kepada dejurnal.com di kantornya, Senin (9/9/2019).
Menurut Opa, sapaan Akhmad Mustofa, Kabupaten Karawang merupakan daerah industri terbesar di Asia, ribuan pabrik berdiri di sejumlah kawasan dan zona industri sehingga masyarakat atau pengusaha membangun usaha rumah kost dan kontrakan sewa bulanan dengan berbagai fasilitas di dalamnya guna menarik minat para karyawan untuk tinggal dan menyewa di rumah kost rumah kontarakannya seiring dengan hal itu Bapenda melakukan evaluasi menghitung jumlah rumah kost dan rumah komtrakan untuk dapat ditarik pajaknya sesuai dengan Perda no 15 tahun 2018 pasal 6 ayat 2 tentang pajak daerah rumah kost dan rumah kontrakan sewa bulanan akan dikenakan pajak 5 persen setiap pintu per bulannya
“Dari nilai tarip rumah kost dan rumah kontrakan tarip pajak tersebut hanya di berlakukan bagi pemilik atau wajib pajak yang memiliki rumah kost atau rumah kontrakan sewa bulanan sebanyak 10 pintu lebih sedangkan bagi pemilik rumah kost kurang dari 10 pintu tidak dikenakan pajak
bulanan,” kata Opa.
Dikatakannya, pajak rumah kost tersebut akan di tarik setiap bulan oleh petugas dan bisa bayar melalui loket BJB langsung secata online atau langsung ke loket kantor Bapenda bila tempat kost atau rumah kontrakan itu disewa atau dikontrak oleh penghuninya.
“Bila tidak ada yang menyewa maka tempat kost atau rumah kontrakan tersebut tidak di tarik pajaknya untuk itu kami mohon agar para WP dapat membayar pajak daerah apapun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat mendukung masukan target PAD APBD Karawang 2019. Kami optimis target PAD bakal tercapai setelah tanggal 30 Septemper 2019, Tambah Mustopa.***Rif