Dejurnal.com, Garut – Sengketa transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh MAN 1 dengan para ahli waris / Keluarga besar Mochamad Zamachsyari terus menjadi polemik. Pasalnya, Camat Karangpawitan Kab. Garut, telah mengeluarkan statement atau Surat Rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Garut agar membatalkan proses administratif pensertifikan tanah yang diajukan oleh MAN 1 Garut.
Salah satu keterangan Surat yang lama.
Nomor : 594.4/456-Kec/2019 tertanggal 17 September 2019. Sehubungan dengan adanya kekeliruan data dan persyaratan maka dengan ini membatalkan surat pernyataan Nomor pelepasan hak atas tanah dari Endang Maskar Kepada Drs. Wawan Sofyan Nomor Register 02/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dengan sertifikat hak milik No. 608 Blok Dangdeur Desa Suci Kec. Karang pawitan atas nama.Mochamad Zamachsyari dengan luas 1660 M2 Gambar Situasi tanggal 20-9-1983 Nomor 1648/1983 adalah objek yang sama, sehubungan hal tersebut kami mohon Kepada Kepala Kantor Pertanahan /ATR , untuk membatalkan dan tidak melanjutkan proses sertifikat dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan register 02/v/2019.
Namun selang beberapa hari, Camat Rena mencabut kembali Nomor Surat : 594.4/456-Kec/2019 tertanggal 17 September 2019 dan membatalkan surat tersebut menggantikannya dengan surat yang baru bernomor tertanggal dimana dalam isi surat yang ditujukan kepada Kepala BPN Garut untuk melanjutkan proses pelepasan hak atas sertifikat atas hak tanah nomor register 02/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dengan sertifikat hak milik No. 608 Blok Dangdeur Desa Suci Kec. Karangpawitan atas nama. Mochamad Zamachsyari.
Sementara menurut Budi Juanda selaku kuasa dari Keluarga Besar Mochamad Zamachsyari menyatakan sebelumnya sudah ada pembatalan artinya berdasarkan kode etik, pada saat terjadi pembatalan seharusnya para pihak yang tersebut dipanggil kembali, karena ini mengacu kepada KHUP Pasal 1320, yang terjadi sepihak oleh Camat Karangpawitan dalam membatalkan, sehingga ini sangat merugikan klien kami.
“selanjutnya terkait permasalah tersebut saya akan melakukan upaya secara hukum dan administratif. Camat itu dibawa Bapak Bupati, Ya saya akan melaporkan hal ini dan saya sudah konfirmasi ke Sekda Kab.Garut, selaku atasannya beliau atasannya Camat, untuk memanggil Kenapa ini bisa terjadi begitu, bagaiman mau mengurus SKPD hal kecil saja sudah begini,” Ungkapnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan, walau saat ini ada pembatalan dan pencabutan kembali sehingga menjelaskan bahwa keabsahan dokumen klien kami, tapi ini jelas menujukan kelalaian seorang pejabat publik, saya berharap Pemda Kab. Garut mempertimbangkan kembali,” Pungkasnya***Yohaness.