Dejurnal.com, Garut – Puluhan pedagang dan masyarakat Kecamatan Limbangan, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Limbangan dan Pedagan (FMLP), sangat menyesal dan kecewa atas sikap yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah yang dianggap telah sudah melecehkan Masyarakat Limbangan. Pasalnya, para audiens saat hendak mempertanyakan tentang kelanjutan permasalahan Pasar Limbangan yang sudah diaudensikan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan memuaskan.
Menurut H. Yanyan selaku juru bicara FMLP atas nama Para Pedagang dan Masyarakat Limbangan saat ditemui Dejurnal.com di area Loby Gedung DPRD Kab. Garut, Senin (04/11/2019) mengatakan, jelas kami sudah dilecehkan dan tidak lagi kami dianggap sebagai warga Kabupaten Garut.
“Yang mana Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, lebih memilih menghindar dengan alasan untuk membeli susu anak,” Ungkapnya.
Lebih lanjut Yayan mengatakan, kami FMPL bersama Masyarakat dan Pedagang Pasar Modern (Pasmo) Limbangan sudah menunggu sejak pagi hari. Bahkan harus rela menunggu para Pimpinan DPRD Kab. Garut, yang sedang rapat dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan sejumlah pejabat di ruangan Badan Anggaran (Banggar). Namun yang lebih menyakitkan bagi kami, yakni adanya jawaban dari Ketua DPRD Garut yang sudah dalam kendaraan dinasnya.
“Saya ada perlu dulu untuk membelikan susu anak. Masalah pasar Limbangan sudah ada yang akan menerima,” ujar Yayan.
Yayan menilai sikap yang ditunjukan oleh DPRD Garut di bawah Ketua Euis Ida Wartiah sudah tidak lagi mau melayani keluhan masyarakat terutama para pedagang Pasmo Limbangan yang sudah enam tahun menderita.
“Kedatangan kami hanya ingin mendapatkan jawaban, apakah benar DPRD Garut akan membentuk Pansus menindaklanjuti hasil audensi yang sudah dilakukan. Ternyata mendapatkan jawaban Ketua DPRD lebih memilih untuk membeli susu untuk anak. Bahkan ditunggu tidak kembali muncul batang hidungnya,” tegasnya.
Dengan sikap dan jawaban Ketua DPRD Garut tersebut, Yayan mengingatkan kembali kepada Ketua DPRD, kalau ada kejadian besar di Limbangan nanti jangan salahkan FMPL, Masyarakat dan Pedagang.
“Kami akan melakukan penutupan Akses Jalan Nasional sampai apa yang menjadi tuntutan kami membentuk Pansus dan penyelesaian Pasmo Limbangan diselesaikan,” cetusnya.
Secara politik bahwa Perwakilan Garut Utara, terdapat tiga orang yang menjadi pimpinan DPRD Garut, semuanya tidak berdaya dalam menuntaskan Pasmo Limbangan.
“Tiga orang yang menjadi pimpinan DPRD semuanya berasal dari Dapil Utara, ternyata mereka hanya ingin duduk saja menjadi wakil rakyat yang memang tidak mau mendengarkan keluhan masyarakat. Hanya menikmati gajih yang puluhan juta. Apakah tidak malu dengan besarnya gajih yang diterimanya,” Tegas Yayan
Sampai berita ini turun belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD Kab. Garut padahal sebelumnya Pimpinan DPRD sempat menyatakan sikap demi pelayanan publik dan sebagai sumpah janji akan menampung aspirasi masyarakat Garut dan menjalankan sebagaimana kode etik dan tatib DPRD Kab. Garut. ***Yohaness
