• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Kamis, November 19, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Konsorsium PT THK Tuntut Rasa Keadilan, KJPP MBPRU Dianggap Keliru Serta Rugikan Pengusaha

bydejurnalcom
Rabu, 6 November 2019
Reading Time: 3 mins read
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Karawang – Dalam mendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek Strategis Nasional untuk meningkatkan tranportasi dan perlu lahan atau tanah untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat pada umumnya.Dalam hal ini mengacu kepada UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan asas keadilan.

Dalam hal ini timbul permasalahan di kawasan industri Karawang yg terkena dampak pembebasan lahan industri oleh pemerintah yaitu konsorsium PT Trans Heksa Karawang (THK) yang terdiri dari PT Pertiwi Lestari, PT Karawang cipta Persada, PT Batuah Bauntung Karawang Primaland, PT Ceres,PT Gajah Tunggal dan PT Buana makmur Indah.

Pada awalnya untuk pembebasan tanah oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan tim pelaksana dari kantor Pentanahan Karawang(BPN), sebelum dibebaskan PSBI menunjuk kantor jasa Penilai Publik Muttaqin Bangbang Purwanto Rojak dan rekan (KJPPMBPRU) dan BPN Karawang mengeluarkan surat Tugas tanggal 19 desember 2017.

BacaJuga :

Bupati Herdiat Ingatkan Wartawan Kecanggihan AI dan Nurani

BAZNAS Ciamis Siapkan Iuran JKN bagi 400 Mustahik, UPZ Desa Jadi Penentu Penerima

Tiga Set Tanpa Ampun, Voli Putri Ciamis Tembus Final Porprov Jabar 2026

Dari tim penilaian harga oleh KJPP MBPRU timbul berbagai masalah dilapangan secara langsung, konsorsium THK menemukan hal yang tidak wajar dan tidak asas keadilan.

Chris Santo Sinaga bersama Riky Napitupulu Kuasa Hukum dari PT. Batuah Bauntung Karawang dan PT. Perusahaan Industri Ceres serta perwakilan dari konsorsium THK Ujang mengatakan saat berlangsungnya eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Karawang (PN) yang kena pembebasan lahan kereta cepat yang dilaksanakan pada, Kamis (31/10/2019) sangat menyesalkan dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menciderai proses pengadaan tanah untuk kegiatan proyek strategis nasional dan merugikan citra pemerintah di mata masyarakat dan para pengusaha.

Chris Sinaga mengatakan dalam proses ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBRU) dilakukan secara terburu-buru, tanpa disertai data lengkap dan tidak melakukan verifikasi yang memadai sehingga terjadi kekeliruan.

Atas hasil penilaian tersebut tibul dampak besar, kerugian penurunan harga serta kerugian pembangunan kawasan industri dan permasalahan ini harus ditindaklanjuti, tegasnya.

Karena pihak KJPP MBPRU mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibat data yang kurang lengkap.

Dalam kejadian ini konsorsium perusahaan THK yang terkena dampak pembangunan kereta cepat telah mengajukan permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti kerugian ke Pengadilan Negeri (PN), hasilnya keberatan ditolak,dan THK mengajukan Kasasi ke Mahkama Agung(MA), hasil putusan tersebut tetap ditolak oleh Mahkamah Agung.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan tersebut dan tidak memenuhi rasa keadilan,” ucap Chriss Sinaga.

dan eksekusi lahan yang dilakukan PN Karawang adalah menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan proyek pembangunan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kaveling industri yang di beli oleh Perusahaan pada tahun 2014 sebelum adanya proyek kereta cepat sebesar Rp.1.744.009/M2 tetapi oleh KJPP MBPRU dinilai sebesar Rp.960.000/m2 tahun 2018, hanya 55% dari transaksi, dalam pemberikan ganti rugi KJPP MBPRU tidak menghitung tanah yang terdampak dan tersisa yang tidak dapat lagi di fungsikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam standar penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi Lanjut Chris, yang menyatakan jika setiap kali ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada adalah “ganti untung bukan ganti rugi”.

Atas dasar inilah kliennya keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini yang didasari dengan alasan Penghitungan yang dilakukan oleh KJPP MBRPU dinyatakan telah keliru, yang didasari dengan adanya Berita Acara yang isinya pihak KJPP MBPRU telah mengakui adanya kekeliruan dalam melakukan penilaian ganti kerugian.

Upaya yang Kami lakukan lanjutnya, telah menyurati dan bernegosiasi dengan pemerintah dalam hal ini Menko Kemaritiman yang telah menyarankan agar supaya kejadian tidak terulang kembali dan meminta kepada pihak Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI) melakukan pengawasan terhadap anggota KJPP agar tidak terulang lagi penghitungan.

Dan perlu juga diketahui, lanjutnya, keberadaan kawasan industri sebagai proyek nasional yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan rasa kepercayaan investor guna meningkatkan daya saing investasi sesuai UU No.3 tahun 2014 tentang perindustrian.

“Presiden juga pernah menyampaikan agar dapat menarik sebanyak-banyaknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia”,ungkapnya.

Terjadinya eksekusi ini, ungkap Chris maka dapat berdampak kepada investor yang takut melakukan investasi di Indonesia melihat Klien kami PT CERES sebagai perusahaan PMA.

Bahkan menurutnya lagi jika terhentinya investasi yang diakibatkan terkena imbasnya dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Tentunya Kejadian ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena menurunkan kepercayaan Investor dan mencoreng kredibilitas Pemerintah,dan kita harus berjuang trus untuk memperjuangkan hak hak kita (THK) sampai selesai,” tegasnya.***Pardede/Rif

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Bupati Garut : Pilkades Serentak Kondusif, Panitia Hebat-Hebat

Next Post

Selain Diduga Lalai CSR, Peternakan Ayam Manggis Pandang Sebelah Mata Muspika Mande

Related Posts

Polda Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Instansi Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Prinsip Jabar Aman
deNews

Polda Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Instansi Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Prinsip Jabar Aman

Kamis, 19 November 2026
Belum Sepekan Pengaspalan Jalan Babakan Wanayasa Sudah Berlubang
dehukum

Belum Sepekan Pengaspalan Jalan Babakan Wanayasa Sudah Berlubang

Kamis, 19 November 2026
Pinjaman 1.5juta Membengkak Jadi Rp2.8juta,Warga Cianjur Keluhkan Bunga Fantastis Hingga Sertifikat Jadi Jaminan
deBisnis

Pinjaman 1.5juta Membengkak Jadi Rp2.8juta,Warga Cianjur Keluhkan Bunga Fantastis Hingga Sertifikat Jadi Jaminan

Kamis, 19 November 2026
Bupati Herdiat Ingatkan Wartawan  Kecanggihan AI dan Nurani
deNews

Bupati Herdiat Ingatkan Wartawan Kecanggihan AI dan Nurani

Kamis, 19 November 2026
BAZNAS Ciamis Siapkan Iuran JKN bagi 400 Mustahik, UPZ Desa Jadi Penentu Penerima
deNews

BAZNAS Ciamis Siapkan Iuran JKN bagi 400 Mustahik, UPZ Desa Jadi Penentu Penerima

Kamis, 19 November 2026
Tiga Set Tanpa Ampun, Voli Putri Ciamis Tembus Final Porprov Jabar 2026
deNews

Tiga Set Tanpa Ampun, Voli Putri Ciamis Tembus Final Porprov Jabar 2026

Rabu, 18 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Quo Vadis Bupati Garut, Kadisdikmu Bikin Para Guru Meringis

Minggu, 2 Mei 2021

Pasir Warna Merah Dipakai Bahan Matrial Proyek Irigasi Cipalasari, Sekarang Berganti Pakai Pasir Hitam

Senin, 30 Agustus 2021

KabarDaerah

Dena Wahyu Kelana. (Foto : Istimewa)

Ini Kesan Dena Wahyu Kelana Main di Preman Pensiun 5

Senin, 19 April 2021

Bravo Komando Cianjur Kedatangan Tamu Istimewa, Keluarga Wapres

Selasa, 7 April 2020

Kades Sundawenang Klarifikasi Tentang Video Penolakan Bansos Gubernur

Senin, 4 Mei 2020
Ketua IKAWATI ATR/BPN Kabupaten  Bandung, Yully Yulianengsih Iim Rohiman memberikan paket sembako kepada salah satu karyawan ATR/BPN Kabupaten Bandung, Mamun.

Peringati Hantaru ke-65 Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung Sekaligus Pisah Sambut Kasubag TU, Ratusan Paket Sembako Dibagikan

Jumat, 26 September 2025

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Purwakarta Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran

Selasa, 4 Mei 2021

Bupati Sukabumi Minta Gerakan Pramuka Miliki Ide Kreatif Sesuai Perkembangan Zaman

Kamis, 13 Februari 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste