Dejurnal.com, Garut – Masyarakat Desa Tegal Gede Kecamatan Pakenjeng heboh, pasalnya baru-baru ini ada kabar kemunculan sebuah kerajaan bernama Keraton Kerajaan Raja Kandang Wesi Sahbadar Karimadi, lengkap dengan Rajanya Suseno SP. Utomo
Informasi yang dihimpun dejurnal.com, Kerajaan Kandang Wesi dirajai oleh seorang raja bernama Suseno beranggotakan lebih kurang 150 orang yang tersebar di Kabupaten Garut dan berkedudukan di Desa Tegal Gede Kecamatan Pakenjeng.
“Secara aqidah Kerajaan Kedaton Kandang Wesi meyakini bahwa Suseno SP. Utomo adalah penguasa yang merajai alam semesta baik lahir maupun batin, sehingga harus ditaati segala apa yang menjadi perintahnya, dengan ilmu yang dipelajari adalah ilmu papat kalima pancer,” ujar sumber.
Dalam perekrutannya, calon anggota diwajibkan membayar sejumlah uang yang besarannya ditentukan oleh Raja dengan cara ditransfer melalui no rekening milik Suseno SP. Utomo dan bagi anggota yang memiliki hutang maka diimingi-imingi akan mampu membayar hutang meskipun hutangnya sangat besar.
Sumber lain menyebutkan bahwa Suseno SP. Utomo adalah warga Garut yang merupakan mantan Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Garut dan juga merupakan mantan pekerja di Geotermal Energi Burhanudin
Terkait hal itu, salah satu pemerhati sosial dan juga Ketua Pemuda Pelopor Jawa Barat Ade Burhanudin membenarkan adanya informasi fenomena kemunculan Kerajaan Kedaton Kandang Wesi di Kabupaten Garut.
“Memperhatikan hal ini sudah sejak tahun 2015 karena saya pituin orang Tegal Gede Pakenjeng,” ujarnya.
Ditambah lagi, lanjut Ade, di media sosial pun fenomena munculnya Kerajaan Kedaton Kandang Wesi di Kabupaten Garut sudah ramai dibicarakan
“Yang harus diwaspadai munculnya kerajaan di wilayah Indonesia khususnya di Jawa Barat saat ini dapat menjadi potensi konflik sosial, itu yang harus menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Ade berpendapat, hal ini perlu adanya pendalaman lebih lanjut dari pihak berwenang guna mengungkap motif dan tujuan terbentuknya Kerajaan Kandang Wesi, karena bukan masyarakat saja yang datang, dari kalangan pejabat pun ada.
“Pihak pemerintah terutama Pemkab Garut harus mendalami dan mengklarifikasi hal ini karena sudah menyangkut indikasi membuat negara dalam negara,” pungkasnya.***Yo/Red
