Dejurnal.com, Karawang – Kepala BKPSDM Karawang Aang Rahmatulah meminta kepada semua pihak dan pemerhati Mutasi Rotasi Pejabat dan ratusan Kepsek tidak segan membuka siapa joky dan calo yang ikut bermain dalam promosi dan mutasi jabatan tanggal 7 Januari lalu.
“Hal ini perlu agar tidak menjadi isu bila perlu tunjuk saja hidungnya,” Tegas Aang.
Dikatakannya, mutasi promosi sesuai aturan dan tidak ada masalah semuanya sudah digodog melalui Baperjakat, bila ada sejumlah elemen masyarakat pemantau pendidikan di Karawang mengaku jengah usai mutasi jabatan, Selasa 7 Januari 2020, terdapat kabar kurang sedap perihal dugaan setor menyetor ‘pelicin’ terkait rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.
“Itu tidak benar dan silahkan datang ke kantor BKPSDM, kami juga ingin semua isu dibuka selebar lebarnya agar jelas dan terang benderang,” kata Aang
Lain halnya dengan Koordinator Karawang Forum Keadilan Andi Sutedja mengaku gerah mendengar kabar tak sedap ikhwal mutasi dan promosi pejabat dan ratusan kepsek tersebut.
“Memang saya mendengar rumor terkait dugaan setor menyetor uang atau jual beli jabatan dalam rangka rotasi dan mutasi pejabat terutama dari rotasi mutasi pejabat dunia pendidikan. Terus terang, isu jual beli jabatan ini sangat mengganggu saya,” katanya kepada dejurnal.com, Minggu (12/1/2020).
Kata dia, seharusnya momentum rotasi mutasi di Pemkab Karawang ini tidak dikotori oleh hal-hal negatif dan melanggar aturan seperti rumor suap menyuap atau jual beli jabatan. Meski agak sulit membuktikannya,
Diakui Tedja, sapaan akrabnya, dugaan jual beli jabatan ini sangat kencang berhembus di kalangan pejabat dan elit di Kabupaten Karawang.
Ia menduga dan menyebut praktik kotor yang dilakukan oknum pejabat ini bertujuan untuk mengamankan jabatan mereka atau agar mendapat jabatan yang diinginkan. Hingga saat ini, ia mengaku mendapatkan informasi jika pihak yang diduga terlibat dan berapa uang setoran yang diduga dijadikan “mahar” untuk berbagai jabatan menggunakan kepanjangan tangan pihak tertentu
“Misalnya pada dinas pendidikan, dalam rotasi dan mutasi kemarin, banyak kalangan penilik yang tiba tiba berpindah menjadi kasi di kecamatan hingga menjadi korwilcamdik. Padahal belum tentu pejabat yang ditempatkan itu memenuhi kriteria dan lulus uji tes, namun karena kepanjangan tangan oknum akhirnya lolos,“ katanya, menduga kuat oknum kepanjangan urusan lobi jasa jabatan ini berciri ciri berkumis tebal dan bertugas dibawah naugan bidang pendidikan nonformal informal.
“Di disdikpora sendiri, oknum dikenal sebagai orang dekat pejabat BPKSDM,“ tudingnya.
Sutedja juga menyoal soal pelaksanaan mutasi dan rotasi di Gor Panathayuda pada Selasa, 7 Januari 2020 yang terkesan amburadul pasca diketahui terdapat sepuluh orang kepala sekolah yang hadir tanpa undangan. Parahnya, sepuluh orang ini ikut dilantik meski tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.73/BPKSDM/2020 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala Puskesmas, dan Korwilbidik Pemkab Karawang.
“Yang terjadi hari ini, Disdikpora dan BPKSDM seperti saling tuding dan salah menyalahkan. Dan, lebih kudu diawasi bersama adalah soal informasi sepuluh kepala sekolah yang tidak terrcantum dalam SK Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.73/BPKSDM/2020, malah memiliki SK. Ini perlu diawasi bersama untuk membuktikan kebenarannya,“ ajak Tedja.
Sutedja melihat setiap pelaksanaan rotasi dan mutasi yang dilaksanakan pada akhir akhir waktu, dengan kata lain diujung dead line, diduga kuat dilakukan secara sengaja. Hal itu dilakukan sebagai strategi agar pihak pelaksana mempunyai ruang melakukan penempatan pejabat yang tidak semua namanya dikenal baik secara kinerja maupun basic keilmuannya.
“Kami melihat bupati seperti terpedaya, mutasi yang dilaksanakan selalu pada akhir waktu jelas akan membuat bupati kebingungan menentukan keputusannya. Karena pertimbangan banyak hal. Ujung-ujungnya selalu saja bupati menyerahkan kepada pihak pelaksana untuk mengatur formasi yang akan masuk dalam mutasi dan rotasi.
“Hemat kami, bupati ini seperti dipermaikan dan terkesan tidak tegas,” ungkap Andi Suteja.
Kasi Paud Disdikpora Judhi saat di konfirmasi via telepon mengaku ada kedekatan dengan Kepala BKPSDM namun hanya hubungan keluarga dan hubungan kerja saja dan tidak ada urusan membantu soal mutasi dan pomosi para kepsek dan penilik yang turut terkena mutasi dan promosi.
“Tidak ada lah urusan dengan hal itu,” Ujar Juhdi.
Ditempat terpisah Ketua KMG Imron Rosasi SAg menambahkan pihaknya mendukung hal ini untuk ditindak lanjuti secara serius info dan isu harus dikembangkan nanti juga bila terbukti ada dugaan permainan joky atau calo mutasi dan promosi pejabat pasti bakal terungkap.
“Sebetulnya tidak sulit untuk diungkap tinggal tanya saja satu persatu baik pejabat maupun kepsek dan penilik yang dapat promosi atau yang kena rotasi tiada kebohongan yang sejati lambat laun pasti terbongkar,” jelas Imron.***Rif