Dejurnal.com, Indramayu – Banjir melanda beberapa kota kabupaten di Jawa Barat termasuk wilayah Pantai Utara (Pantura). Diketahui, kendati curah hujan sudah mulai menurun, tetapi faktanya hampir sepanjang wilayah Pantura luapan ait dari setiap saluran irigasi yang dekat dengan muara mengalami perlambatan, air datang dari berbagai penjuru, menyebabkan tanaman padi yang sudah berumur rata – rata satu bulan terendam.
Kondisi tersebut tak bisa dihindari, mengingat wilayah Pantura merupakan ujung berlabuhnya air yang dibuang dari hulu masing – masing irigasi sungai, yang semestinya dipikirpan pula oleh seluruh pemangku kebijakan agar kondusifitas daerah terus terjaga.
Salah satu Anggota Fraksi PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, meminta kepada Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Barat, agar turun dan memantau secara langsung, musibah banjir yang terjadi di wilayah Pantura saat ini. Upaya itu harus dilakukan, mengingat wilayah pantai utara merupakan daerah hilir dari seluruh irigasi pengairan yang menjadi tumpuan kemana aliran air bermuara.
“Pemprov harus agendakan sesegera mungkin meninjau kondisi banjir di Pantura, terutama yang terjadi saat ini di Kabupaten Indramayu,” katanya seperti yang dilansir FokusPantura.
Saat ini, lanjutnya, para korban banjir membutuhkan perhatian pemerintah, terutama bagaimana memberikan motifasi kepada para korban banjir agar tetap tenang dalam menghadapi musibah tersebut.
Di samping itu pula, pemerintah propinsi harus sudah melakukan analisa dari penyebab terjadinya banjir dimana-mana, terutama wilayah Pantura, dari mulai Karawang, Subang dan Indramayu. Sehingga ketika pemerintah sudah hadir ditengah-tengah mereka, akan dapat memberikan semangat baru, melalui upaya perbaikan atas kendala dan penyebab banjir itu terjadi.
“Jika faktor utamanya harus ada normalisasi, segerakan dinas terkait untuk melakukan langkah penanggulangan,” kata Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Jabar ini.
Yang patut untuk dijadikan catatan penting, kata Syamsul adalah rehabilitasi pasca bencana harus juga menjadi perhatian khusus pemerintah baik propinsi maupun daerah. Mengingat masalah tersebut menyangkut kerusakan fisik bangunan baik milik warga maupun infrastruktur akses transportasi seperti gang, jalan dan jembatan.
“Masalah infrastruktur pasca banjir juga harus dipikirkan solusinya, ” pungkas Syamsul.***Red