Dejurnal.com, Kab. Sukabumi – Beberapa kepala desa yang baru terpilih dan bukan dari petahana mengakui kondisional pemerintahan desa sebelumnya yang amburadul dan menyisakan beberapa persoalan krusial yang justru menjadi batu sandungan dalam menjalankan roda pemerintahan desa ke depan.
Keluhan beberapa kepala desa terhadap kinerja pemerintahan desa sebelumnya berbeda-beda dan beragam, dari persoalan pembangunan infrastruktur yang belum selesai, tunggakan pajak PPN dan PPh dari Dana Desa tahun sebelumnya, sampai kepada berkas LPJ yang tidak diberikan oleh kepala desa sebelumnya.
Salah satu kepala desa baru di Kecamatan Parakan Salak menyebutkan bahwa dirinya harus memikirkan dana talang untuk menutupi tunggakan PPn dan PPh yang belum dibayarkan oleh kepala desa sebelumnya.
“Persoalannya, jika hal itu tak segera diselesaikan akan mempengaruhi terhadap pencairan dana desa tahap pertama, yang rugi masyarakat desa saya sendiri,” ungkapnya kepada dejurnal.com saat bincang-bincang di kantornya, Sabtu (8/2/2020).
Namun demikian, untuk hal itu pihanya sudah memproteksi dengan berita acara agar ada sekat mana kewajiban yang sudah dan yang belum dikerjakan oleh kepala desa sebelumnya.
“Itu baru persoalan administrasi, belum menyentuh kepada infrastruktur,” ujarnya.
Kepala Desa yang meminta untuk tak disebutkan namanya tersebut menyatakan, untuk “lubang-lubang” kecil sisa pemerintahan desa sebelumnya, pihaknya mencoba untuk menutupi agar tidak mengganggu roda pemerintahan desa ke depan.
“Namun jika ada hal yang krusial dan prinsip, saya juga tak mau kalau harus katempuhan buntut maung,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan salah satu kepala desa di Kecamatan Cikidang yang menyebutkan dirinya sebagai kepala desa baru hanya diserahi jabatan tapi tidak terima apapun dari kepala desa sebelumnya.
“Stempel saja saya tidak terima,” cetusnya.
Namun demikian, kepala desa yang masih muda tak terlalu mempersoalkan hal itu selama tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa ke depan.
“Yang terpenting bagaimana saya menjalankan tugas sebagai kepala desa ke depan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu kepala desa di Kecamatan Kalapa Nunggal mengaku belum menginventarisir persoalan yang diwariskan kepala desa sebelumnya.
“Saya sedang fokus dulu membenahi dan mempelajari kondisional di desa saya,” ucapnya.
Berkaitan dengan hal itu, Ketua Apdesi Jawa Barat Dede Kusdinar pernah mengatakan kepada dejurnal.com bahwa apapun masalah dan persoalan yang diwariskan kepala desa sebelumnya kepada kepala desa baru, tentunya harus dimusyawarahkan agar tidak menjadi batu sandungan ke depan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Desa, segala sesuatu yang berkaitan dengan desa musyawarah harus di kedepankan,” pungkasnya.***TimSbm/Red